Akibat Tiga Nagari Bermasalah, Pemkab Tanah Datar Terancam Tidak Dapat Cairkan Dana ADD Tahap II

Akibat Tiga Nagari Bermasalah, Pemkab Tanah Datar Terancam Tidak Dapat Cairkan Dana ADD Tahap II
Ilustrasi. (Net)
Bagikan:

TANAH DATAR, RedaksiSumbar.com – Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I di tiga nagari Kabupaten Tanah Datar masih belum terlaksana. Hal tersebut mengakibatkan 72 nagari lainnya terkendala pencairan ADD tahap II yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Adrion Nurdal Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Kadis PMDPPKB) mengakui tiga Nagari di Kabupaten Tanah Datar konsolidasi dan realisasinya masih nol persen, hal ini terkendalanya pencairan ADD tahap II nagari yang ada di Tanah Datar.

Seperti yang terjadi pada Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang. Menurut Adrion Nurdal memang sudah bermasalah dari awal, nagari tersebut baru selesai menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) nagarinya pada bulan Agustus dan ADD baru bisa ditransfer pada 10 Oktober 2017 lalu.

Baca : Kelola Dana Desa, Masyarakat Diminta Paham Aturan

“Untuk mempercepat capaian luar khususnya nagari-nagari yang belum belum mencapai target realisasi PMDPPKB, kami telah melakukan evaluasi permasalahan-permasalahan di nagari. Berdasarkan hasil evaluasi, masalah yang muncul di nagari umumnya cara penghitungan PMK dengan pencairan anggaran ADD tahap satu, bila mengacu pada pencairan ADD tahap I tidak ada permasalahan, tapi mengacu pada PMK, maka penghitungannya tidak ketemu,” papar Adrion.

Dijelaskan Adrion, pencairan anggaran baru sekitar 60 persen, akan tetapi harus dilaporkan ADD 100 persen meski yang dicairkan baru 60 persen.
“Pagu ADD tahun 2017 untuk Tanah Datar sebesar Rp62.469.772.000 sementara realisasi RKUD ke rekening masing-masing nagari sudah 100% dari total. ADD tahap I sebesar Rp37.481.863.200,” katanya.

Tiga nagari dengan yang belum menggunakan ADD yaitu, Nagari Sumanik Kecamatan Salimpaung dengan dana sebesar Rp506.631.600 masuk rekening Bank Nagari tanggal 20 Juli 2017 lalu. Nagari Koto Baru Kecamatan X Kotosebesar Rp465.124.800 pada tanggal 27 Juli 2017. Terakhir Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang sebesar Rp. 484.371.200 yang ditransfer 10 Oktober 2017 lalu.

Sementara itu delapan nagari lainnya konsolidasi dan realisasi ADD tahap I yang di bawah 50 persen yaitu Nagari Simabur di angka 10 persen, ADD di transfer pada 2 Oktober 2017, Nagari Tabek Konsolidasi 6,40 persen dan realisasi 10 persen, ADD ditransfer pada 27 Juli 2017. Nagari Batu Basa konsolidasi sebesar 26,56 persen dengan realisasi 23,23 persen dimana dana masuk pada 20 Juli 2017 silam.

Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan konsolidasi 35.61 persen dan realisasi 60 persen dimana ADD ditransfer pada 6 Juni 2017, Nagari Labuah Kecamatan V Kaum konsolidasi 26,13 persen realisasi 15 persen ADD ditransfer 5 Juni 2017. Nagari Tanjung Bonai konsolidasi 38,04 persen realisasi 25 persen transfer ADD pada 6 Juni 2017. Kedua nagari tersebut terletak di Kecamatan Lintau Buo Utara. Nagari Sungai Patai Kecamatan Sungayang konsolidasi 26,84 persen dengan realisasi 10 persen, dana ditransfer pada 6 Juni 2017. Nagari Kumango konsolidasi 44.67 persen dengan realisasi 31,13 persen , Nagari Koto Baru konsolidasi 32,88 persen, realisasi 67,12 persen. Keduanya terletak di Sungai Tarab dan terakhir Nagari Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Baru konsolidasi 40,12 persen dengan realisasi 35.50 persen.

Berdasarkan kajian dan analisa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK 07 tahun 2017, dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar baru empat Kecamatan yang sudah memenuhi PMK tersebut, sisanya 10 Kecamatan belum mencapai target realisasi.

Empat nagari yang sudah memenuhi tersebut yaitu Kecamatan Batipuh konsolidasi 90,28 persen dengan capaian 54,38 persen, Batipuh Selatan konsolidasi 81,76 persen dengan realisasi 56,79 persen, Padang Ganting konsolidasi 78,85 persen, dengan realisasi 84,73 persen dan Lintau Buo konsolidasi di angka 71.35 persen dengan capaian 54,75 persen.

Sepuluh kecamatan yang belum mencapai target realisasi yaitu, X Koto, Pariangan, Rambatan, V Kaum, Tanjung Emas, Lintau Buo Utara, Sungayang, Sungai Tarab, Salimpaung dan Tanjung Baru.

Wali Nagari Pagaruyung, Yoghi Alfinder melihat adanya ketidakcocokkan penghitungan antara PMK dengan kondisi keuangan ADD tahap I. “ADD tahap I ditransfer sebesar 60 persen dari pagu anggaran tiap-tiap nagari, tetapi ketika pelaporan realisasi ADD tahap I setiap nagari harus melaporkan realisasi pagu 100 persen ADD tiap nagari. Sebenarnya bila penghitungan realisasi sesuai dengan anggaran ADD yang dicairkan tidak ditemukan permasalahan,” katanya.

Mukhlis Wali Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto mengatakan, terkait tidak adanya realisasi dan konsolidasi ADD di nagarinya disebabkan terganjal persoalan ganti rugi lahan. Untuk itu, dia menyelesaikan persoalan ganti rugi terlebih dahulu dan saat ini konsolidasi dan realisasi ADD sudah mencapai lebih kurang 70 persen, pasalnya keseluruhan ADD tahap I ini akan dimanfaatkan untuk membangun jalan usaha tani di Jorong Koto. [REY]

Bagikan:
Tags: , , ,
Loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan