Basaria Panjaitan: Jika Dana Nagari Tidak Dipakai untuk Kepentingan Pribadi, Maka Bukan Korupsi | Redaksi Sumbar

Basaria Panjaitan: Jika Dana Nagari Tidak Dipakai untuk Kepentingan Pribadi, Maka Bukan Korupsi

Basaria Panjaitan: Jika Dana Nagari Tidak Dipakai untuk Kepentingan Pribadi, Maka Bukan Korupsi Dibaca : 316 Kali
Bagikan:

AGAM, RedaksiSumbar.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Irjen Pol (Purn) Basaria Panjaitan memberi angin segar kepada seluruh Wali Nagari yang ada di Sumbar dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Alokasi Dana Nagari (ADN). Ketakutan Wali Nagari terjerumus tindak pidana korupsi tidak perlu menghambat pembangunan di daerah. Selama pemerintah nagari tidak menyalahgunakan keuangan itu untuk kepentingan pribadi dan keluarga, maka Wali Nagari digaransi aman.

“Kesalahan dalam administrasi tidak masuk pidana korupsi, kalau pun ada belum tentu itu ranah KPK RI. Yang penting uangnya tidak dipakai untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Sepanjang dipakai untuk kesejahteraan masyarakat, maka tidak akan ada masalah,” tegas Basaria saat memberikan kuliah umum dengan tema Peran Mahasiswa dalam Membangun Generasi Berintegritas dan Anti Korupsi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Kamis (27/4/2017).

“Sudah ada kerjasama Kapolri dengan KPK diwakili Baharkam yang membawahi Dirbimas. Seluruh Polda akan mengumpulkan Kepala Desa atau Wali Nagari terkait langkah apa yang akan ditempuh untuk pendampingan,” imbuh
mantan Polwan pertama yang berpangkat bintang dua di tubuh Polri ini.

Harapan KPK, sambungnya, melalui kerjasama ini titipan dari Kapolri ke seluruh Bhabinkamtibmas di setiap desa dan nagari dapat memberikan pendampingan terhadap pengelolaan dana desa.

“Saya sudah berbicara dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Februari lalu. Prinsipnya sepanjang untuk keperluan masyarakat, maka tidak apa-apa. Beliau akan membuat BumDes nanti akan ada sosialisasi ke daerah. Misalnya, ADD atau ADN boleh dipakai untuk kelompok nelayan yang sifatnya pinjaman untuk membeli jaring. Atau misalnya, ibu-ibu pembuat kopi di Aceh dimodali hasilnya nanti dikembalikan, jadi tidak habis untuk pembangunan saja. Yang penting ada kesepakatan saat musyawarah bersama masyarakat,” jelas Basaria.

Baca Juga :  28 Petak Toko Di Pasar Bawah Bukittinggi Hangus Terbakar

Pada kesempatan itu, Ketua Forum Wali Nagari (Forwana) Agam, Dafriyon mengutarakan sejauh ini besarnya ADD dan ADN yang diterima belum disertai oleh peningkatan kualitas SDM pemerintah nagari selaku pengelola keuangan tersebut.

“Kami diintruksikan secara teknis 70 persen ADD dan ADN harus dianggarkan untuk pembangunan fisik. Sementara, kami yang berbatasan dengan kawasan perkotaan dan jalan lintas Sumbar sering terkendala pembebasan lahan. Di sisi lain kami juga sering ditakut-takuti terjerat KPK,” beber Walinagari Ampanggadang ini.

Di wawancara terpisah, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Agam menjamin pelaksanaan e-planing dan e-budgeting di wilayahnya sudah mulai diterapkan mendahului kabupaten/kota lainnya.

“Dalam rencana aksi KPK RI ini Pemkab Agam termasuk yang terbaik. Kami sudah termaju dan terdahulu di Sumbar. Pemkab Agam sudah mengintegrasikan  E-planing dengan e- Budgeting,” tegasnya. [Loni Hendri]

Bagikan:
Tags: ,
Loading...
Solok Selatan dalam Berita

No Responses

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.

close