Bentrok Geothermal di Solok, Sejumlah Orang Terluka

Bentrok Geothermal di Solok, Sejumlah Orang Terluka
Sejumlah massa yang menghadang pelaksanaan proyek geothermal dan dicegat oleh pihak kepolisian. (Istimewa)
Bagikan:




PADANG, RedaksiSumbar.com – Bentrok antara aparatur negara yang mengawal investor proyek geothermal dengan masyarakat yang menolak rencana pembangunan di tapak proyek kembali terjadi.

“Tujuh orang masyarakat, tiga perempuan, dua orang anak dan dua laki-laki menjadi korban kekerasan aparat di Gunung Talang. Dua orang diantaranya dilarikan ke Puskesmas Bukik Sileh untuk mendapatkan pengobatan. Mereka menderita luka-luka memar pasca bentrokan antara masyarakat Salingka Gunung Talang dengan sejumlah aparat. Bentrokan ini terjadi akibat pemaksaan oleh PT Hitay Daya Energi yang dikawal dengan aparat TNI, Kepolisian dan Satpol PP untuk masuk ke lokasi eksplorasi pembangunan Geotermal Gunung Talang,” kata Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Sumbar, Yoni Candra, Rabu, 21 Maret 2018.

Menurutnya, sejak Juli 2017, masyarakat Salingka Gunung Talang menyatakan penolakan atas rencana pembangunan Geotermal di Gunung Talang.

“Penolakan ini dikarenakan pembangunan proyek telah melanggar prinsip-prinsip FPIC (Free, Prior and Informed Consent),” tuturnya.

Ditambahkannya bahwa sebelum 20 Oktober 2017, PT. Hitay Daya Energi telah mencoba masuk kelokasi dengan menggunakan lima orang TNI namun gagal dan berujung pada penahanan tiga orang masyarakat di Polda Sumatera Barat. Kemudian di Jorong Gurah PT Hitay Daya Energi dibantu 50 orang aparat memaksa masuk ke lokasi pembangunan. Tanah tempat pembangunan proyek merupakan tanah peladangan dan pertanian masyarakat.

“Kejadian hari ini, harusnya bisa dihindari jika semua pihak menghormati semua langkah-langkah konsolidasi yang sedang berjalan karena pada tanggal 14 Februari 2018 DPRD Sumatera Barat sudah mendatangkan para ahli geothermal, dalam sidang dialog akademis tersebut terungkap bahwa tingkat keberhasilan ekplorasi geothermal hanya 40 persen yang artinya jika ada sepuluh lubang yang dibuat dengan kedalaman ratusan meter sampai ditemukan titik panas yang potensial hanya empat lubang saja yang mungkin bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik,” katanya.

Sementara itu, Uslaini Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Barat menyayangkan kejadian tersebut terulang lagi, sementara rekomendasi yang sudah disampaikan dan diaminkan oleh semua pihak pada pertemuan 35 hari yang lalu di gedung rakyat belum berjalan.

“Penggunaan kekuatan negara untuk mengintimidasi dan mengkriminalisasi masyarakat harus dihentikan. Kapolda Sumatera Barat, Gubernur Sumatera Barat, DPRD Sumatera Barat, Kapolres Solok, Bupati Solok dan DPRD Solok haruslah memprioritaskan keselamatan rakyat diatas segalanya dalam setiap rencana dan tindakan atas nama pembangunan di daerah ini,” ucapnya. [EFT]




Bagikan:
Topik: , , ,
Loading...