BPSK Sulit Beroperasi Akibat Pengalihan Wewenang | Redaksi Sumbar

BPSK Sulit Beroperasi Akibat Pengalihan Wewenang

BPSK Sulit Beroperasi Akibat Pengalihan Wewenang
Sekkab Agam, Martias Wanto melantik pengurus BPSK Agam di aula Kantor Bupati Agam, Jumat lalu (23/12/2016)
Dibaca : 289 Kali
Bagikan:

AGAM, RedaksiSumbar.com – Peringatan Hari Konsumen Nasional (Hakornas) 2017 menuai dilema. Di saat yang bersamaan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dibentuk untuk mengakomodir hak-hak konsumen belum dapat berbuat banyak. Hal itu disinyalir sebagai dampak peralihan kewenangan BPSK dari pemerintah kabupaten (Pemkab) ke pemerintah provinsi (Pemprov).

“Pelayanan terhadap konsumen tidak bisa dilayani karena biaya operasional masih menunggu peraturan gubernur (Pergub). Prosesnya sudah sampai dimana kami tidak pernah diberi tahu. Dulu dianggarkan di Pemkab, karena beralih ke Pemprov anggarannya lalu dihilangkan. Biaya untuk pembelian alat tulis kantor (atk) termasuk gaji dan biaya kegiatan sidang semuanya menjadi serba tidak jelas,” ujar Ketua BPSK Agam, Syefli Yusuf, Rabu (26/4/2017).

“Kami akan menyurati kementerian untuk mempertanyakan masalah ini. Desakan masyarakat teramat banyak, sementara kami belum bisa bergerak setelah dilantik Desember 2016 lalu,” imbuhnya.

Sebagai BPSK yang baru dilantik, lanjutnya, sudah ada beberapa laporan yang harus diselesaikan. “Kami malu kepada konsumen lantaran belum maksimal kerja,” tegasnya lagi.

Dalam rangka Hakornas 2017 yang diperingati 20 April lalu, dia berharap Pemprov segera mencarikan jalan keluar atas permasalahan ini.

Di Kabupaten Agam, jajaran pengurus BPSK mulai dari ketua hingga anggota ada sembilan orang ditambah pegawai sekretariat berjumlah empat orang. “Empat bulan ini kami belum menerima gaji sepersen pun,” ujar dia.

Diketahui, pembentukan BPSK adalah salah satu amanah UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen kapada pemerintah kabupaten/kota, dalam rangka menyelesaikan perselisihan konsumen dengan pelaku usaha di luar pengadilan, dimana BPSK tersebut satu badan yang menyelesaikan perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha.

Pelantikan BPSK di Agam pada akhir Desember 2016 lalu, dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 1165/M-DAG/KEP/9/2016 tentang pengangkatan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kabupaten Agam.

Baca Juga :  Dalami Kasus Peluru Nyasar, Polres Agam Minta Pemilik Badia Melapor

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Agam, Martias Wanto mengatakan, dalam menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK harus melaksanakan beberapa tugas. Diantaranya, melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase, memberi konsultasi perlindungan konsumen, melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran dalam UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

“BPSK juga berperan melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa konsumen, serta memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen,” ujarnya pada saat melantik BPSK Agam.

BPSK Agam, lanjutnya, juga berwenang memanggil dan menghadirkan saksi ahli atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi-saksi ahli atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK, meneliti surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan.

BPSK juga berhak memutuskan dan menetapkan tidak adanya kerugian di pihak konsumen, memberikan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, melakukan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Martias mengharapkan, BPSK agar dapat mempedomani tugas dan wewenang tersebut berdasarkan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen beserta peraturan teknis pelaksanaannya.

Dijelaskannya, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diberlakukan sejak tahun 2000 namun disadari bahwa masih sedikit konsumen yang memahami bahwa mereka mempunyai hak yang dijamin oleh Undang-Undang. Kurangnya pemahaman konsumen akan hak dan kewajibannya serta kemampuan melindungi diri ketika berinteraksi dengan pasar, menyebabkan banyaknya kasus di masyarakat  yang menimbulkan kerugian bagi konsumen pada saat melakukan transaksi.

“Secara umum BPSK Kabupaten Agam adalah satu badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa, antara pelaku usaha dan konsumen, dengan kata lain, tugas pokok serta wewenang BPSK yang diamanahkan adalah menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha diluar pengadilan,” kata Martias. [Loni Hendri]

Bagikan:
Tags: ,
Solok Selatan dalam Berita

No Responses


close