Demokrasi Sering Bertentangan Dengan Kearifan Lokal

Demokrasi Sering Bertentangan Dengan Kearifan Lokal
Ilustrasi. (Istimewa)
Bagikan:

PADANG, RedaksiSumbar.com – Dalam hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 lalu, disebutkan Indeks Demokrasi di Sumatra Barat terendah di Indonesia.

Meski bukan menjadi parameter utama, namun kebijakan pemerintah termasuk Perda menjadi salah satu poin penilaian indeks demokrasi. Indeks demokrasi Sumbar tercatat 54,41 atau terendah di Indonesia.

Catatan BPS, dalam aspek kebebasan sipil memang tercantum dua indikator yang menginggung terkait kebijakan pemerintah tentang agama. Poin 5 misalnya, menyebutkan ‘Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya.’ Dalam indikator tersebut Sumatra Barat hanya mampu meraup skor 8,7 di tahun 2016, naik sedikit dari skor tahun 2015 sebesar 4,35. Padahal rentang skor-nya yang digunakan hingga angka 100.

Sementara untuk indikator poin 6, ‘Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya’, Sumbar memperoleh skor 62,5 pada tahun 2016. Angka tersebut meningkat dibanding skor tahun 2015 sebesar 50. Bila dibandingkan dengan 8 indikator lain yang dinilai, maka dua indikator tadi tergolong rendah.

Kota Padang misalnya, memang memiliki aturan daerah soal baca tulis Alquran. Program wajib baca tulis Alquran bagi peserta didik diperkuat dengan payung hukum Perda nomor 6 Tahun 2003 tentang wajib dan tulis baca Alquran bagi peserta didik. Aturan tersebut juga ditindaklanjuti dengan anjuran berbusana muslim bagi siswa muslim, dan PNS Pemkot Padang.

Berita terkait : IDI Sumbar Rendah, Gubernur Tuding Pelarangan LGBT

“Kalau demokrasi biarkan orang Islam tidak pakai kerudung, saya rasa bisa kita perdebatkan definisi demokrasinya,” ujar IP.

Irwan mengakui beberapa daerah di Sumatra Barat telah menerbitkan Perda masing-masing terkait kewajiban baca tulis Alquran, tentu untuk siswa Muslim. Sedangkan yang bukan Muslim tetap diberikan keleluasaan untuk menjalankan agamanya. Namun bila hal tersebut justru dianggap menurunkan indeks demokrasi, Irwan mempertanyakan definisi demokrasi yang diukur.

“Kalau itu yang dinilai, menurut hemat saya tidak apa-apa Sumbar seperti ini. Meskipun ada rilis itu, yang penting warga Sumbar tetap bahagia, tidak terpengaruh, dan terganggu,” jelas Irwan.

Senada dengan Gubernur, Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit juga bersikukuh bahwa Sumbar tetap menjalankan aturan sesuai dengan adat yang dijalankan di Ranah Minang. Ia mengatakan, tak hanya Kota Padang yang memiliki Perda tentang baca tulis Alquran. Kabupaten Pesisir Selatan pun memiliki aturan yang sama sejak 2004 lalu. Bahkan, katanya, ada kewajiban untuk bisa sholat dan mengaji bagi calon pengantin.

“Kalau anak sekolah wajib baca Alquran dan sholat, misalnya untuk anak SMP yang masuk SMA. Itu dalam rangka pengamalan keagamaan kita,” jelas Nasrul.

Diberitakan sebelumnya, Sumbar memang menduduki posisi indeks demokrasi paling buntut, lebih rendah dari Papua Barat dengan skor 60,35 atau kategori ‘sedang’, Lampung dengan skor 61,00 atau ‘sedang’, Papua dengan skor 61,02, dan NTB dengan skor 65,41. Kelima provinsi tersebut bertengger di 5 terbawah dengan nilai IDI terendah. [Red]




Bagikan:
Topik: , ,
Loading...