Diduga Bermain Anggaran, Walikota Bukittinggi Dilaporkan LSM

Diduga Bermain Anggaran, Walikota Bukittinggi Dilaporkan LSM
Walikotya Bukittinggi, Ramlan Nurmatias. (Sumber : bukittinggikota.go.id)
Bagikan:

BUKITTINGGI, RedaksiSumbar.com – Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias mengatakan siap diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bukittinggi terkait laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ARAK tentang adanya dugaan permainan anggaran pembangunan ulang Pasar Atas yang dilakukan oleh Pemko Bukittinggi.

Ramlan, proses pembangunan pasar penampungan sudah sesuai aturan dan penggunaan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 sebesar Rp1,8 miliar.

Sebelumnya tata cara mengelola dana BTT ini telah dikonsultasikan pada BPKP, BPK pusat dan Mentri Dalam Negeri dan seluruh dokumen perencanaan dan dana yang diterima tersimpan secara lengkap, yang nantinya dapat menjadi bukti saat pemeriksaan dilakukan Kejari.

“Pemko Bukittinggi menghargai laporan itu, karena negara ini negara hukum. Kami pun siap diperiksa. Seluruh dokumen lengkap. Pada dasarnya, Pemko Bukittinggi sudah bekerja sudah sesuai aturan, yang bertujuan untuk membantu masyarakat, khususnya pedagang agar dapat segera berjualan kembali di Pasar Atas,” katanya.

Dirinya menambahkan, untuk pembangunan penampungan di areal parkir depan Masjid Raya menggunakan bantuan dana bakti masyarakat dari pihak ketiga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ramlan mengklaim bahwa Pemko Bukittinggi tidak ada memegang uang yang telah diterima, karena seluruhnya dikelola pihak ketiga sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, fungsi pemerintah hanya sebagai perencana dan pengawasan.

“Pemko Bukittinggi sudah berusaha semaksimal mencari donatur untuk pembangunan pasar penampungan, dan nantinya juga akan menerima hibah barang, setelah seluruhnya selesai dibangun,” tuturnya.

Terkait pembangunan jembatan, Ramlan mengaku kondisinya memang sudah tidak layak untuk digunakan. Jembatan atau janjang itu pun memang harus direnovasi karena akan menjadi akses bagi pedagang dan pembeli nantinya.

“Jika tidak diperbaiki, resikonya terlalu besar. Pembangunannya juga sudah sesuai hasil pembicaraan dengan pedagang, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bukittinggi juga telah membuat perencanaan yang matang, serta menentukan anggaran yang dibutuhkan,” ungkapnya.

Sebelumnya, LSM ARAK Bukittinggi melaporkan Pemerintah Kota Bukittinggi ke Kejaksaan Negeri, terkait penggunaan dana BTT untuk penampungan. ARAK menilai, penggunaan dana BTT tidak sesuai aturan.

Selain itu, ARAK juga mensinyalir adanya dugaan menaikkan anggaran diluar kewajaran oleh Pemko untuk pembangunan penampungan pedagang Pasar Atas. [RNE]




Bagikan:
Topik: ,
Loading...