DPR dan Kemenag Sepakati Kenaikan ONH 0,99 Persen

DPR dan Kemenag Sepakati Kenaikan ONH 0,99 Persen
Calon Jamaah Haji (CJH) asal Indonesia saat berangkat ke Makkah, Arab Saudi pada 2017 lalu. (Net)
Bagikan:




JAKARTA, RedaksiSumbar.com – Pemerintah akan menaikkan kenaikan Ongkos Naik Haji (ONH) 2018 sebesar 0,99 persen atau setara Rp345.290, hal tersebut usai panita kerja (panja) Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Agama (Kemenag) menyepakati penambahan tarif dari 2017 tersebut.

Ketua Komisi VIII, Ali Taher di Kompleks Parlemen, Senayan, DKI Jakarta menyebutkan, kenaikan tersebut masih berada di bawah tarif pajak dan fluktuasi terhadap nilai tukar mata uang rupiah di dunia.

“Kenaikan ini karena kebijakan pengenaan pajak pertambahan nilai dari pemerintah Arab Saudi sebesar lima persen dan pajak pemerintah daerah (baladiyah) sebesar lima persen,” katanya, Selasa 12 Maret 2018 kemarin seperti dinukil dari laman Tempo.co.

Selain itu, kenaikan bahan bakar minyak (bbm) di Arab Saudi sebesar 180 persen juga menjadi pemicu penambahan tarif tersebut.

“Akibatnya berimbas kepada penerbangan, tempat tinggal calon jemaah haji, makanan, transportasi darat, dan operasional,” ujarnya.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menuturkan pihaknya mengapresiasi kenaikan biaya haji 0,99 persen. Sebab, kata dia, kenaikan biaya haji karena tiga faktor tersebut bisa mencapai 5 persen. “Dan dari semua komponen, avtur yang paling tinggi dan signifikan,” ujarnya.

Kenaikan tersebut pun, kata Lukman, bisa terbilang kecil karena Badan Pengelola Ibadah Haji meningkatkan kualitas pelayanan bagi calon haji. Misalnya, kata dia, peningkatan jumlah makan jemaah haji di Mekah sebanyak 40 kali.

“Ini meningkat dari tahun lalu yang sebanyak 25 kali, begitu pula penyediaan makanan ringan selama di Madinah, Arab Saudi,” ujarnya.

Lukman pun memuji kerja panitia kerja yang mampu mengkombinasikan pembiayaan langsung dan tidak langsung sehingga kenaikan tidak besar. “Memang naik tapi terbatas dan terukur,” kata dia.

Ali Taher menambahkan, Panja Komisi VIII mengenai BPIH dan Panja BPIH Kementerian Agama menyepakati alokasi anggaran safeguarding dalam indirect cost biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) atau biaya haji 2018 sebesar Rp 30 miliar. Uang ini, kata dia, digunakan untuk mengantisipasi selisih kurs, force majeure atau keadaan mendesak, dan biaya tak terduga terhadap jemaah. [Red]

Sumber : Tempo.co




Bagikan:
Topik: , , , ,
Loading...