Harga TBS Kelapa Sawit Pasbar Turun, Diduga Permainan Pabrik | Redaksi Sumbar

Harga TBS Kelapa Sawit Pasbar Turun, Diduga Permainan Pabrik

Harga TBS Kelapa Sawit Pasbar Turun, Diduga Permainan Pabrik
Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. [Bisri Batubara]
Dibaca : 829 Kali
Bagikan:




PASAMAN BARAT, RedaksiSumbar.com – Rendahnya harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa sawit ditingkat petani di Kabupaten Pasaman Barat diduga ada pembiaran dari pemerintah. Pasalnya, harga kesepakatan pemerintah dengan pihak pengusaha dan pihak asosiasi selalu tinggi.

Selisih harga kesepakatan Pemerintah, ‘gfq.engusaha dan asosiasi dengan ditingkat petani kelapa sawit berada dikisaran Rp. 800,-.
Kok bisa seperti itu tentunya harus menjadi perhatian ditingkat pejabat pemerintah dan legislatif Pasaman Barat.

Salah seorang petani sawit, Ramlan (40) kepada RedaksiSumbar.com mengatakan bahwa, harga TBS kelapa sawit pada, Minggu (16/4/2017) itu Rp. 1.375,-.

“Harga TBS kelapa sawit ditingkat petani sangat rendah dan apa penyebabnya kita tidak ketahui. Maklum saja kita hanya petani tidak tau berapa harga sebenarnya dari pemerintah,” sebutnya.

Ditambahkan Nafri (35) seorang toke TBS kelapa sawit, kita membuat harga ke tingkat petani itu sesuai berapa harga yang dibeli oleh pabrik kelapa sawit dikurangi operasional dan potongan pabrik.

“Harga di pabrik kelapa sawit pada, Minggu (16/4/2017) Rp.1.560,-, tentu dipotong operasional dan potongan pabrik jatuh ke petani dengan harga Rp.1.375,” jelasnya.

Kita tau kata Nafri, harga yang ditetapkan pemerintah itu tinggi tapi kok masih dibiarkan pengusaha atau pabrik kelapa sawit itu membuat harga sesukanya. Ini harusnya tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengawasan harga penetapan itu.

“Pemerintah harus mengkoordinir penetapan harga itu, agar pihak pabrik tidak sesukanya dalam menetapkan harga. Karena, ini gantungan hidup petani sawit tantangannya,” kata Nafri.

Disamping itu, Ketua Komisi I DPRD Pasaman Barat, Basio, S.P, pernah mengatakan kalau harga TBS kelapa sawit tidak untuk dipermainkan. Karena, menyangkut kesejahteraan masyarakat.

“Kalau pihak pabrik memberlakukan harga TBS itu untuk pemilik Surat Pengantar Barang (SPB) sesuai harga penetapan pemerintah, mungkin saja harga ditingkat petani sawit tidak akan serendah itu. Masyarakat akan lebih sejahtera dan bisa merawat dan memelihara kebun mereka sesuai standar buah yang diterima pabrik kelapa sawit,” tegas Basio.

Baca Juga :  ISPO Dan RSPO PKS PT. GMP Pasbar Perlu Dikaji Ulang

Disebutkan Basio juga bahwa, keberadaan pabrik kelapa sawit tanpa kebun di Kabupaten Pasaman Barat ini seharusnya bisa mensejahterakan masyarakat. Pasalnya, tanpa sawit petani pabrik mereka tidak bisa beroperasi.

“Kalau sawit petani tidak ada, bagaimana pabrik itu bisa beroperasi. Ini seharusnya menjadi perhatian serius semua pihak. Karena, dari pantauan dan pendengaran dilapangan belum ada pabrik tanpa kebun memiliki kemitraan yang dibinanya,” ungkap Basio.

Sebagai contoh kata Basio, pabrik kelapa sawit PT. Usaha Sawit Mandiri (USM), PT. Berkat Sawit Sejahtera (BSS), PT. Gunung Sawit Abadi (GSA), PT. Agro Wira Ligatsa (AWL) dan PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur (RPSM) diduga belum melakukan pembinaan terhadap kemitraan yang selaku penjaminan pendirian pabrik kelapa sawit tersebut.

“Lima (5) pabrik tanpa kebun itu diduga belum membina kelompok tani atau koperasi selaku penjamin pendirian pabrik tersebut. Padahal didalam Peraturan Menteri Pertanian jelas diakatakannya bahwa setiap pendirian pabrik kelapa sawit tanpa kebun harus menjalin kemitraan dengan kelompok atau koperasi kelapa sawit yang berbadan hukum,” jelas Basio.

Selaku legislatif akan memperhatikan permasalahan ini, agar masyarakat petani dan kelompok atau koperasi selaku penjamin pendirian pabrik tidak dirugikan.

“Kelompok atau koperasi yang ikut menjamin pendirian pabrik itu diduga hanya syarat piktif saja. Setelah dapat Izin Usaha Peroduksi (IUP) semuanya diabaikan. Malahan harga untuk mereka itu disamakan dengan harga toke atau pemilik SPB lainnya,” urai Basio.

Direktur Utama Pabrik Kelapa Sawit PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur (RPSM), Samsudin, pernah ditemui di kantornya mengatakan bahwa penetapan harga pemerintah itu berlaku bagi kelompok atau koperasi yang kerja sama dengan pabrik kelapa sawit.

“Kami di RPSM sudah melakukan pembinaan terahadap salah satu koperasi yang ada di Pasaman Barat ini, dan sudah melakukan sistem harga pemerintah,” katanya.

Baca Juga :  Pemkab Pasaman Barat Segel Pipa Buang Limbah PT AAI

PT. RPSM selalu didesak oleh pemerintah dalam menjalin kemitraan dan itu dilaksanakan walaupun belum sepenuhnya terpenuhi pasokan buah sawit dari koperasi itu.

“Kita masih saja melakukan pembelian TBS masyarakat dengan harga kaca atau dibawah harga penetapan pemerintah. Karena, belum semua koperasi yang bisa direkrut untuk kerja sama, juga kerja sama ini kan banyak syarat,”sebug Samsudin.

Manager pabrik kelapa sawit PT. Gunung Sawit Abadi (GSA) di Kinali, Pasaman Barat dikantornya pernah mengatakan bahwa tidak tau tentang harga, karena selaku manager hanha membidangi operasional produksi.

“Saya tidak tau tentang harga, itu ada yang mengurusnya. Kami di pabrik PT. GSA ini punya bidang masing-masing,” katanya.

Legal Humas PT. USM, PT. GSA dan PT. BSS, Subiantoro, pernah dikonfirmasi mengatakan sudah menjalin kemitraan, buktinya pabrik sudah memiliki legalitas.

“Legalitas pabrik itu sudah ada, berarti sudah ada kemitraan,” katanya.

Pernah dikonfirmasi pada Kepala Dinas Perkebunan Pasaman Barat, Alfitri Noven di kantornya mengatakan, sebelum mendapat Izin Usaha Produksi (IUP) tentu pihak perusahaan pabrik harus memiliki mitra seperti kelompok tani atau koperasi yang berbadan hukum.

“Kemitraan perusahaan dengan kelompok tani sawit atau koperasi adalah syarat pendirian untuk memiliki IUP. Kalau tidak ada tentu tidak mungkin diberikan izin, apalagi persyaratan itu termasuk yang tertuang dalam Peraturan Mentri Pertanian (Permentan),”jelasnya.

Mengenai harga TBS ditingkat petani itu harusnya mengacu pada harga yang jelas, agar masyarakat tidak dirugikan. Kita akan lakukan pengawasan ketingkat bawah.

“Untuk mendapatkan harga penetapan bersama pemerintah itu, pihak petani harusnya membuat kelompok dan koperasi yang berbadan hukum, baru dibuat kemitraan yang direkomendasikan oleh pemerintah. Barulah, dengan kemitraan itu harga akan sesuai dengan harga penetapan bersama pemerintah,” sebut Noven. [Bisri Batubara]

Bagikan:
Tags: , , , , , , ,



Solok Selatan dalam Berita

No Responses


close