IDI Sumbar Rendah, Gubernur Tuding Pelarangan LGBT

IDI Sumbar Rendah, Gubernur Tuding Pelarangan LGBT
Ilustrasi. (Dok: Makobar)
Bagikan:

PADANG, RedaksiSumbar.com – Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno (IP) kembali mempermasalahkan mekanisme pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), yang tahun 2017 lalu menempatkan Sumbar di posisi paling bawah.

Sejumlah isu yang disebut menggelindingkan peringkat Sumbar di bawah Papua, NTB, dan Lampung tersebut adalah perlawanan Sumbar terhadap perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dan adanya aturan mengenai baca tulis Alquran di sekolah-sekolah.

Meski bukan menjadi bahan pertimbangan utama, kedua hal di atas ikut memberi andil dalam membuat skor Indeks Demokrasi di Sumatra Barat tertahan di posisi buntut. IP berkali-kali menegaskan bahwa tak masalah indeks demokrasi daerah yang ia pimpin tergolong rendah, asal kebijakan yang ia jalankan tetap sesuai norma-norma yang ditaati di antara masyarakat Minang. Apalagi norma dan adat yang berlaku di Sumatra Barat lekat dengan ajaran Islam.

IP menyebutkan, pada prinsipnya pihaknya tidak anti terhadap kritikan, termasuk hasil survei yang dijalankan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Indeks Demokrasi Indonesia.

Hasil penilaian pun, akuinya, dijadikan bahan pertimbangan Pemprov Sumbar dalam mengambil kebijakan. Namun pihaknya menyampaikan sejumlah keberatan mengenai parameter penilaian IDI yang dianggap tidak mempertimbangkan kearifan lokal masyarakat Minang.

“Kritik kami, indikator yang dijadikan rujukan dalam menilai sebuah daerah demokratis atau tidak, kurang tepat. Karena tidak mengakomodir kearifan lokal. Akhirnya, dianggap tidak demokratis,” kata IP, Rabu, 11 April 2018 kemarin.

IP berpandangan, demokrasi bisa tercermin dari berjalannya nilai bersama yang dibangun oleh sebuah kelompok masyarakat. Berkaca dari kebijakan mengenai LGBT, IP mengambil contoh kejadian di Amerika Serikat (AS) dan Australia. Di kedua negara tersebut, norma yang dibangun mayoritas masyarakat adalah mengizinkan perilaku pernikahan sejenis. Nilai budaya di sana kemudian dituangkan dalam Undang-Undang yang melegalkan praktik LGBT. Di AS dan Australia, ujar IP, pemerintah dianggap tidak demokratis kalau tidak mengizinkan LGBT.

“Sekarang dikembalikan di Sumbar, kalau di sini orang pakai kerudung kan mayoritas. Nah, melarang orang berkerudung justru tidak demokratis karena melawan mayoritas. Apalagi, di Sumbar menganut kearifan lokal. Seperti halnya LGBT yang ditolak di sini,” jelas IP.

IP juga membandingkan kasus yang terjadi di Eropa, yang disebut-sebut menjunjung demokrasi. Temuan di lapangan, justru perempuan-perempuan Muslim di Eropa mendapat perlakuan diskriminatif dari pemerintah karena mengenakan jilbab.

“Kalau di Sumbar, orang nggak pakai kerudung juga ngga dipaksa-paksa. Tapi yang memakai juga jangan dilarang. Kearifan lokal ini yang harus dipakai. Karena dalam catatan BPS lalu, pemerintah melarang LGBT, dan aturan membaca Quran, dinilai tidak demokratis,” katanya. [Red]




Bagikan:
Topik: , , ,
Loading...