Imam FPI Sumbar Nilai Pemkot Padang Lemah Dalam Penegakan Hukum

Imam FPI Sumbar Nilai Pemkot Padang Lemah Dalam Penegakan Hukum
Ketua FPI Sumbar, Buya Busra. (Dok:Istimewa).
Bagikan:

SUMBAR,RedaksiSumbar.com – Dengan maraknya cafe – cafe karaoke dan tempat hiburan malam yang tumbuh pesat di Kota Padang membuat kota tersebut pernah di nilai Kota tak islami oleh Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Sumatera Barat pada tahun 2016 lalu dari hasil riset Maarif Institute.

Pesatnya pertumbuhan cafe-cafe karaoke dan ramainya penikmat hiburan malam di beberapa Pub di Kota Padang sejatinya  angka kemaksiatan di Kota itu sendiri meningkat, hal tersebut mendapatkan kritikan keras dari Imam FPI (Front Pembela Islam) Sumatera Barat, Buya Busra. Senin (12/3/2018).

Imam FPI Sumbar menilai pemerintah dan DPRD Kota Padang tidak tegas dan dalam penindakan dan terkesan lemah dalam penegakan hukum serta dalam pemberantasan maksiat. Buya Busra menyesali Perda (peraturan daerah) pekat yang di buat oleh DPRD jika perda tersebut tidak dijalankan dan tak diawasi.

“ Pemerintah tidak hadir di Kota Padang, dan sangat terkesan Pemerintah lemah dalam menegakkan hukum. Baik Wali Kota dengan jajarannya maupun DPRD seperti tidak ada di kota ini. Untuk apa Perda Pekat dibuat oleh DPRD kalau tidak akan dijalankan dan tidak pula diawasi ? “, tegasnya saat di wawancarai via whatsapp.

Hal tersebut terlihat banyaknya dugaan kepada beberapa cafe-cafe karaoke dan Pub di Kota Padang yang telah melanggar Perda No.5 Tahun 2012, Pasal 73 Poin 2, yang berisikan peraturan tutup jam operasional tempat hiburan malam, yaitu pukul 02.00 WIB. Tapi kenyataanya sejumlah cafe diduga beroperasi melebihi waktu yang ditentukan.

Pemerintah kota Padang juga di nilai terkecoh dengan pengurusan izin oleh oknum pengusaha tempat hiburan malam, diduga kuat hampir lebih dari separuh lokasi hiburan malam di Padang hanya mengantongi izin restoran, bukannya izin hiburan yang diwajibkan oleh pemko itu sendiri.

Dari data tim investigasi Redaksi Sumbar yang dikumpulkan dari pihak instansi yang berwenang seperti Sat Pol PP, Polri serta BNN, sejumlah cafe karaoke dan Pub bahkan diduga menyediakan jasa penari striptis serta tempat peredaran narkoba.

“ Dalam Islam tugas memberantas Kemaksiatan itu adalah tanggung jawab pemerintah karena pemerintah adalah pemimpin dan pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinan nya. Namun jika pemerintah tidak mau atau tidak mampu maka dalam syariat Islam beban Amar ma’ruf bagi Munkar tertumpang di bahu kaum muslimin “, tambahnya.

Hal ini membuat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemko Padang yang dinilai tidak tegas kepada oknum-oknum pengusaha hiburan malam yang meyalahgunakan izin dan melanggar norma kearifan lokal yang mayoritas dihuni oleh masyarakat suku adat Minangkabau yang memiliki falsafah ‘Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah’ dalam usahanya. [Red]




Bagikan:
Topik: , , ,
Loading...