KAN Ampang Pulai Pessel Sayangkan Sejumlah Kawasan Mandeh Dirusak Orang Tak Bertanggung Jawab | Redaksi Sumbar

KAN Ampang Pulai Pessel Sayangkan Sejumlah Kawasan Mandeh Dirusak Orang Tak Bertanggung Jawab

KAN Ampang Pulai Pessel Sayangkan Sejumlah Kawasan Mandeh Dirusak Orang Tak Bertanggung Jawab
Kawasan Mandeh di kawasan Sungai Nyalo Mudiek Aie yang diduga akan dijadikan sebagai dermaga. (Rega Desfinal)
Dibaca : 2115 Kali
Bagikan:

PESISIR SELATAN, RedaksiSumbar.com- Kejadian pengrusakan sejumlah kawasan strategis Mandeh (KWBT) di Kecamatan koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), terus menjadi sorotan hangat ke tengah-tengah publik. Betapa tidak, pohon bakau (mangrove), sebagai tempat penyanggah pantai dari ancaman abrasi dibabat, pohon-pohon hijau yang berdiri kokoh ditebang, hingga terumbu karang sebagai tempat berkembang biaknya biota laut, di duga juga sudah rusak oleh segelintir oknum yang haus akan kekuasaan.

Hal tersebut diungkapkan, Wakil Sekretaris KAN Ampang Pulai, Ali Usman, menurutnya sejumlah kawasan yang sudah dirusak itu merupakan kawasan kekuasaan adat Nagari Ampang Pulai. Namun, karena pejabat sebelumnya, mengaku sudah membeli tanah disana, akhirnya pihaknya enggan untuk mengetahui lebih jauh lagi. Namun, seiring berjalannya waktu, masalah demi masalah terus bermunculan kepermukaan, hingga melibatkan sejumlah pejabat daerah dan provinsi.

“Entah siapa yang mengeluarkan atas hak tanah tersebut, kami dari perangkat KAN tidak mengetahuinya secara pasti. Sebab, kalaupun ada, pasti akan kami cek dulu kebenarannya,” jelasnya kepada media, Selasa (11/4/2017)

Menurut dugaannya, sejumlah oknum pejabat tinggi telah mengesampingkan aturan hukum dan aturan adat di negeri sejuta pesona tersebut. Sebab, tanpa sepengetahuan ninik mamak, tanah sudah dimiliki oleh sejumlah oknum pejabat yang mempunyai kekuasaan, baik di daerah maupun provinsi.

“Diperkirakan tiga kawasan yang ada di Mandeh sudah rusak parah. Sekitar 1.860 meter persegi lahan sudah dimiliki oleh penguasa. Hutan dibabat, mangrove sengaja dirusak, terumbu karang diambil untuk kepentingan membuat dermaga pribadi,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan sebagai masyarakat yang memiliki kewenangan disebuah nagari, tentu melakukan pengrusakan hutan (mangrove) adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Akhirnya pada tanggal (13 Februari 2017) lalu, sebanyak 70 orang tokoh masyarakat setempat sepakat untuk menanda tangani sebuah surat penolakan, yang dilayangkan kepada Gubernur Sumbar. Sebab, mereka menilai keindahan alam dan pertahanan dari ancaman abrasi sudah tidak dapat dijaga lagi.

Baca Juga :  556 Calon Siswa Pembentukan Polri Pessel Tanda Tangani Fakta Integritas

“Betapa tidak, di kawasan Bukit Ransam, hutan bakaunya dirusak menggunakan alat berat untuk pembuatan jalan lingkar. Sementara di Bukit Jambu, hutannya di tebang dan di timbun. Begitupun di Bukit Putus dibuat dermaga pribadi. Tentu kami tidak terima dengan hal ini,” ujarnya dengan nada geram.

Sebelumnya, Bupati Hendrajoni juga meradang, sebab pengrusakan yang terjadi di kawasan Mandeh, tepatnya di kawasan Sungai Nyalo Mudiak Aia dinilai sangat parah. Bahkan, pelaku dinilai sangat keterlaluan merusak lingkungan, seakan menganggap Pesisir Selatan seperti negeri tidak bertuan.

“Semua kegiatan yang mereka lakukan tidak ada izin. Kegiatan ini harus dihentikan. Siapapun pelakunya harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku,” ucap Bupati dengan nada geram.

Sementara itu, Desriko, penggiat lingkungan Sumbar, ketika dihubungi media ini di Painan mengatakan, persoalan
Mandeh saat ini, bukan hanya menjadi beban masyarakat, namun harus menjadi perhatian semua pihak. Siapapun pelakunya harus ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku.

Seperti diketahui, berdasarkan aturan Undang-undang No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (UUP3H) menjelaskan, jika pengrusakan hutan dilakukan secara individu, maka dapat di ancam pidana penjara minimal 3 tahun penjara, dan paling lama 15 tahun penjara. Serta denda paling sedikit  Rp1,5 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

“Sementara jika pengrusakan di lakukan korporasi atau bersama-sama, maka ancaman pidananya paling singkat 8 tahun, dan paling lama 20 tahun penjara. Serta denda paling sedikit Rp.20 miliar dan paling banyak Rp.50 miliar,” tutupnya. [Rega Desfinal-*]

Bagikan:
Tags: , , , ,
Solok Selatan dalam Berita

No Responses


close