Kasus Mandeh Diduga Diintervensi Orang Dekat Kapolda

Kasus Mandeh Diduga Diintervensi Orang Dekat Kapolda
Desrianto saat menerangkan duduk masalah tanah di Mandeh kepada wartawan di Painan, Senin, 15 April 2018. (Istimewa)
Bagikan:

PESISIR SELATAN, RedaksiSumbar.com – Saling klaim sebidang tanah di kawasan Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan terus berlanjut dan saling lapor ke pihak kepolisian.

Menurut pihak Samsuardi ,58, melalui keponakannya Desrianto, Senin, 15 April 2018 di Painan, yang mengklaim pemilik lahan tersebut, Polres Pesisir Selatan lamban dalam menangani laporannya. Kelambanan itu terkait adanya dugaan intervensi seseorang yang mengaku ipar Kapolda Sumbar terhadap perkara ini.

“Kami membuat dua laporan polisi ke Polres Pesisir Selatan. Pertama laporan dengan nomor LP/194/B/VIII/2016/SPKT-III tanggal 6 Agustus 2016 tentang menggunakan lahan tanpa seizin yang berhak. Kedua laporan Nomor LP/435/B/XII/2017/SPKT-II tanggal 22 Desember 2017 tentang keterangan laporan palsu. Kedua laporan itu tak berjalan alias jalan di tempat. Pihak kepolisian belum memprosesnya,” kata Desrianto, warga Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, ini.

Desrianto menduga ada pihak yang mengintervensi kasus ini sehingga tak berjalan sesuai aturan.

Dia mencontohkan, ketika pihaknya dilaporkan oleh Riswan Jhoni dengan laporan polisi nomor: LP/259/X/2017/SPKT Polda Sumbar tentang dugaan tindak pidana penggelapan akte jual beli tanah pada 4 Oktober 2017, penanganannya cukup cepat bahkan dalam jangka lebih kurang empat bulan surat perintah penyidikan dengan nomor polisi: SP.Sidik/31/2018/Ditreskrimum diterbitkan.

Pihaknya menilai, pihak Polres Pesisir Selatan mendapat intervensi dan tekanan. Dugaan intervensi ini datang dari seseorang bernama Jumizar yang sebelumnya mengaku kepada pihaknya sebagai iparnya Kapolda Sumatera Barat.

“Jumizar hadir saat pemeriksaan. Ketika ditanya terkait kehadirannya, penyidik menjawab ia hanya seorang yang mengurus kasus tanah,” kata Desrianto menirukan jawaban salah seorang penyidik.

“Kami bingung maksud dari pengurus kasus ini, tapi kami juga tidak ada kapasitas untuk meminta Jumizar keluar ruangan. Selain itu, saat pemeriksaan kami juga melihat Jumizar menepuk-nepuk punggung penyidik dan berkata agar baik-baik dalam bertugas,” terangnya.

Bahkan, tambah Desrianto, usai pemeriksaan penyidik, Jumizar langsung memanggil pengacara pihaknya dan berbicara dengan nada ancaman dan hal tersebut terekam kamera telepon seluler.

Ia menjelaskan, permasalahan lahan tanah tersebut bermula ketika Riswan Jhoni yang merupakan warga Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan tersangkut utang pada Samsuardi, 58, pada 2011 silam.

Selanjutnya pada tahun 2013, Riswan Jhoni menyerahkan akte jual beli tanah dengan nomor 72/AJB/KT/XI/X-2008 sebagai jaminan sisa pelunasan hutangnya sebesar Rp24 juta.

Selain itu, Riswan Jhoni beserta istrinya juga membuat surat pernyataan bahwa pihaknya mengaku berutang dengan agunan sebuah akte jual beli yang dimaksud dan berjanji akan melunasi hutangnya pada 28 Februari 2014 dan jika tidak dilunasi maka perjanjian berubah menjadi jual beli.

Namun hingga waktunya tiba, Riswan Jhoni tidak juga melunasi hutangnya dan atas kesepakatan bersama dibuatlah akte jual beli di kantor notaris pada 27 Maret 2014, selanjutnya pihaknya menggarap tanah itu.

Sekitar Agustus 2015 Riswan Jhoni menelepon dirinya dan mengungkapkan keinginan untuk kembali membeli tanah tersebut dengan harga Rp24 juta. Keluarga Samsuardi menolak tapi Riswan Jhoni langsung menyerahkan sambungan telepon itu ke kakaknya berinisial Jumizar dan berkata kasar serta menghardik.

Sejak saat itu pihaknya terus mendapat tekanan agar menjual tanah ke Riswan Jhoni. Pada 6 Agustus 2016, ia mendapat kabar bahwa Riswan Jhoni menyuruh seseorang membangun pondok di tanah miliknya. Atas perbuatan itu ia melaporkan yang bersangkutan ke Polres Pesisir Selatan dengan nomor : LP/194/B/VIII/2016/SPKT-III.

Selanjutnya, Samsuradi juga mendapatkan laporan bahwa Riswan Jhoni akan membuat sertifikat tanah tersebut dengan dasar laporan kehilangan akte jual beli tanah nomor 72/AJB/KT/XI/X-2008. Atas langkah tersebut pihaknya mengajukan keberatan kepada pejabat BPN Pesisir Selatan agar tidak memprosesnya.

Berikutnya, Riswan Jhoni menggugat dirinya di Pengadilan Negeri Painan dengan register perkara nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Pnn dan diputus tanggal 11 April 2017 dengan amar putusan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Kabid Humas Polda Sumbar, KBP Syamsi menyebutkan terkait perkembangan laporan polisi di Polres Pesisir Selatan untuk dikonfirmasi ke Polres bersangkutan.

“Sementara terkait laporan yang ditangani di Polda apabila bukti permulaan sudah memenuhi unsur tentang terjadinya suatu tindak pidana maka akan ditingkatkan pada proses penyidikan,” ujar Syamsi. [Red]




Bagikan:
Topik: , , , ,
Loading...