Kelola Dana Desa, Masyarakat Diminta Paham Aturan

Kelola Dana Desa, Masyarakat Diminta Paham Aturan
Ilustrasi (Net)
Bagikan:

TANAH DATAR, RedaksiSumbar.com – Program layanan konsultasi hukum merupakan sarana dan penyelenggara hukum bagi masyarakat untuk memberikan pemecahan masalah masyarakat yang berkaitan dengan masalah hukum dan telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbub) Tanah Datar Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Layanan Konsultasi Hukum.

“Tujuan layanan konsultasi hukum adalah untuk memberikan ruang konsultasi bagi aparatur pemerintah maupun masyarakat ketika ada permasalahan dengan hukum ataupun bisa dijadikan sarana konsultasi sehingga ada peningkatan pemahaman tentang hukum, sehingga ketika pelaksanaan program kegiatan dan hal lainnya seperti dana desa, aparatur dan masyarakat tidak berurusan dengan pihak penegak hukum,” terang Kabag Hukum Pemkab Tanah Datar Jasrinaldi usai meluncurkan dan sosialisasi layanan konsultasi hukum di lingkungan Tanah Datar, Selasa (24/10/2017) di Pagaruyung, Sumatera Barat.

Baca : Akibat Tiga Nagari Bermasalah, Pemkab Tanah Datar Terancam Tidak Dapat Cairkan Dana ADD Tahap II

Jasrinaldi berharap, aparatur serta masyarakat paham tentang hukum dan juga mengetahui bahwa Pemkab sudah mempunyai sarana konsultasi hukum bertempat di ruangan Bagian Hukum Setda Pemkab Tanah Datar, Sumatera Barat.

“Sehingga tidak ada lagi persoalan hukum yang tidak bisa diselesaikan, karena semua orang itu sama di mata hukum,” ujarnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Hardiman menyampaikan, pelaksanaan kegiatan ini menjadi sarana bagi aparatur pemerintah maupun masyarakat untuk mengetahui dan memahami aturan dan peraturan yang berlaku ketika akan melaksanakan program pembangunan.

Pada saat sekarang, pemerintahan desa atau nagari sudah memperoleh berbagai bantuan dana, baik dari propinsi maupun dana dari pemerintah pusat dengan jumlahnya yang tidak sedikit.

“Pemerintahan nagari saat ini sangat rentan terhadap persoalan hukum karena mengelola dana yang mencapai milyaran rumpiah, kalau saja nagari mengelola tidak sesuai aturan dan peraturan berlaku maka tentu akan berurusan dengan hukum, karena itu Layanan Konsultasi Hukum ini sangat membantu untuk menghindari hal itu terjadi, manfaatkan dengan sebaik-baiknya apalagi layanan ini tidak dipungut biaya,” himbaunya. [HUMAS/REY]

 

Bagikan:
Tags: , ,
Loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan