Ketua MPC Pemuda Pancasila Tanah Datar Bantah Perintahkan Anggota Lakukan Pungutan Liar

Ketua MPC Pemuda Pancasila Tanah Datar Bantah Perintahkan Anggota Lakukan Pungutan Liar
Pimpinan dari MPC dan MPO Pemuda Pancasila Kabupaten Tanah Datar melakukan pertemuan membahas maraknya laporan masyarakat terkait ulah oknum yang diduga anggota Pemuda Pancasila yang melakukan tindakan pungutan liar, Selasa (10/10/2017). Riadi.
Bagikan:

TANAH DATAR, RedaksiSumbar.com – Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Kabupaten Tanah Datar, Bahrunsyah menyebut bahwa dirinya membantah memerintahkan anggota nan ia pimpin di Luhak Nan Tigo untuk melakukan pergerakan dan kegiatan ilegal seperti pungutan liar (pungli) kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi terbatas yang dihadiri oleh Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Pemuda Pancasila Tanah Datar Himwardi Darma, Wakil Ketua 1 MPC PP Marda Aili, dan Ketua Bidang Hukum, HAM, Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum, Faze Adrif, Selasa (10/10/2017) di Tanjung Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

”Maraknya laporan yang masuk terkait banyaknya laporan dari masyarakat tentang adanya tindakan pungli yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan dari ormas Pemuda Pancasila (PP) sehingga sudah mulai meresahkan warga. Saya menegaskan bahwa saya tidak pernah memberi perintah kepada seluruh anggota PP Tanah Datar untuk melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, salah satunya melakukan pungli. Jika ada oknum yang melakukan perbuatan tersebut yang diluar kepemimpinan saya, maka akan dipastikan hal tersebut ilegal dan bukan merupakan tanggung jawab saya,” tegasnya.

Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Pemuda Pancasila Tanah Datar, Himwardi Darma menyampaikan kepada masyarakat dan pemerintah setempat untuk tidak menanggapi dan memfasilitasi semua kegiatan ilegal yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila jika tanpa sepengetahuan dari pengurus yang sah. ”Abaikan saja semua permintaan dari oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Secara legalitas, kepengurusan yang sah adalah hasil musyawarah cabang (muscab) MPC PP Tanah Datar 25 Agustus 2016 lalu,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum, HAM, Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum, Faze Adrif menegaskan akan mengambil langkah hukum jika pihaknya mengetahui oknum yang melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan di Pemuda Pancasila dan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). “Dalam waktu dekat ini, pengurus dari MPC PP Tanah Datar akan melakukan rapat pleno untuk menyelesaikan persoalan ini dan kami juga menghimbau kepada anggota Pemuda Pancasila Tanah Datar untuk segera melakukan registrasi ulang keanggotaan,” ulasnya. [Riadi]

Bagikan:
Tags: , , ,
Loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan