Laporkan Bhenz, Kuasa Hukum : Wartawan Jangan Baper

Laporkan Bhenz, Kuasa Hukum : Wartawan Jangan Baper
Tim kuasa hukum Gubernur Sumbar Irwan Prayitno memberikan penjelasan kepada awak media terkait laporan polisi terhadap tiga terlapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik, (Istimewa)
Bagikan:




PADANG, RedaksiSumbar.com – Kuasa hukum Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Miko Kamal mengatakan bahwa kliennya telah menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Mapolda Sumbar terkait dugaan pencemaran nama baik yang dialamatkan kepada tiga oknum beberapa waktu lalu.

Tiga nama yang dimaksud oleh tim kuasa hukum IP adalah Yusafni Ajo, terdakwa Surat Perintah Jalan (Spj) Fiktif sebesar Rp62, 5 miliar, Bhenz Maharajo yang merupakan Redaktur Pelaksana (Redpel) di Harian Umum Haluan dan Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Maidestal Hari Mahesa. Dua nama terakhir dilaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial (medsos) Facebook.

Berita terkait : Sejumlah Nama Ini Dilaporkan IP ke Polisi

Miko meminta kepada wartawan untuk tidak terbawa perasaan (baper) lantaran salah satu yang dilaporkan oleh IP ke polisi sesama awak media. Dirinya mengklaim bahwa Gubernur hanya mempergunakan hak konstitusional sebagai warga negara demi penegakan hukum.

“Biasanya jika ada sesama rekan seprofesi yang dilaporkan, yang lain jadi baper. Ini tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, beliau (IP, red) hanya sedang mempergunakan hak-nya sebagai warga negara,” ucap Miko kepada sejumlah awak media di Padang, Senin, 7 Mei 2018.

Berita terkait : Ini Alasan IP Polisikan 3 Orang

Miko menyebut, sebanyak empat saksi telah dimintai keterangannya tekait dengan laporan polisi IP dengan nomor : LP/172/IV/2018/SPKT Sbr tanggal 2 Mei 2018 tersebut. Tidak sampai disitu, pihaknya juga telah mengadukan Harian Umum Haluan ke Dewan Pers pada 4 Mei 2018 terkait pemberitaan yang beredar dimana berita utama koran milik Basrizal Koto edisi 28 April tersebut menyebutkan sejumlah nama menerima aliran dana SPJ Fiktif, termasuk Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Dirinya membantah bahwa laporan tersebut adalah untuk menakut-nakuti awak media dalam menjalankan profesi dan tidak ada upaya mengganggu kebebasan pers.

Berita terkait : Bhenz – Esa Serahkan Kuasa ke Lawan IP

“Ini semua demi mewujudukan media dan wartawan yang profesional dan bertanggungjawab terhadap setiap produk jurnalistik yang dikeluarkan. Yang dilaporkan ke polisi adalah individu. Sedangkan karya jurnalistik wartawan dan media sudah kami laporkan ke Dewan Pers,” tuturnya.

Begitu juga soal isu yang berkembang, jika upaya pelaporan Gubernur Sumbar ini berkaitan dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang yang tengah disorot DPRD Kota Padang yang salah satunya adalah anggota DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa yang juga dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik melalui medsos.

“Itu tidak benar dan tidak ada sangkut pautnya dengan Baznas. Sekali lagi, ini murni pencemaran nama baik,” katanya. [ADL]




Bagikan:
Topik: , , ,
Loading...