Mendes PDTT : Percepat Pertumbuhan Ekonomi Desa Melalui Dana Desa | Redaksi Sumbar

Mendes PDTT : Percepat Pertumbuhan Ekonomi Desa Melalui Dana Desa

Mendes PDTT : Percepat Pertumbuhan Ekonomi Desa Melalui Dana Desa Dibaca : 43 Kali
Bagikan:




BUKITTINGGI, RedaksiSumbar.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mendorong pemerintah desa se-Indonesia termasuk di Sumatera Barat untuk mempercepat pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes).

“Proses percepatan pembentukan BUMDes ini sejalan dengan program pemerintah pusat untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi di desa karena keuntungan dari pengembangannya dapat menjadikan desa lebih mandiri,” jelasnya, usai membuka Expo BUMDes Nusantara 2017 di Bukittinggi, Sabtu (13/5/2017).

Menurut Eko Putro Sandjojo, kemandirian desa dapat diukur dari tingkat kemampuan mengelola potensi di tiap desa misalnya dalam bidang pertanian dan peternakan. Untuk merealisasi itu, dana desa yang diterima masing-masing desa dengan rata-rata Rp 800 juta dapat dialokasikan untuk membentuk dan menggerakkan BUMDes pada tahun 2017.

“Sebelum BUMDes dibentuk, lembaga pemerintahan di desa perlu bermusyawarah ihwal bidang ekonomi yang menjadi fokus garapannya. Kemudian pemerintah daerah memberikan pendampingan manajemen dan pengelolaannya. Dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat memberikan bantuan manajemen,” terangnya.

Eko Putro Sandjojo menambahkan, pemerintah pusat berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap perkembangan desa. Koordinasi antar-kementerian terus dijalankan, sehingga program BUMDes ini dapat mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan pada seluruh desa se Indonesia, termasuk di Sumatera Barat.

Untuk itu, gerakan ekonomi di desa memang bisa menjadi motor penggerak perekonomian di Tanah Air. Demi terus menggalakkan kinerja BUMDes di seluruh Indonesia, Eko Putro Sandjojo telah mengemukakan usulan kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membentuk perusahaan induk (holding) Bumdes.

“Ini dibentuk agar tugas dan kewajiban Bumdes itu jelas. Setiap provinsi juga berkewajiban mendampingi unit-unit Bumdes yang ada di wilayah mereka sehingga semua bisa berjalan dengan baik,” ulasnya.

Baca Juga :  Bupati Pessel Hendrajoni Terima Penghargaan "7 Best Regents Of Year 2017"

Disamping itu, pembangunan desa di Indoensia memasuki fase baru, sejak Presiden Joko Widodo memrioritaskan pembangunan desa ke dalam salah satu program kerja pemerintah yakni membangun Indonesia yang dimulai dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, pemerintah berkomitmen menjadikan desa lebih mandiri.

“Pada tahun 2015 jumlah dana desa yang dikucurkan Rp 20,76 triliun, dengan rata-rata per desa sebesar Rp 280,3 juta, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 46,96 triliun, dengan rata-rat per desa Rp 643,6 juta, dan ditahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun, dan masing-masing desa mendapatkan Rp 800 juta,” pungkasnya.

Menurut Eko Putro Sandjojo, dana desa itu didistribusikan kepada 74.910 desa di seluruh Indonesia, dengan harapan dana itu bukan hanya menjadi sumber utama pembangunan desa, melainkan bisa menjadi stimulus atau daya ungkit dalam pembangunan desa.

“Dampak dana desa bagi pertumbuhan ekonomi desa sangat signifikan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di desa sejak adanya dana desa mencapai 12 persen per tahun. Hal ini kemudian berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuhnya.

Dalam perjalanannya sambung Eko Putro Sandjojo, dana desa terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja secara nasional. Berdasarkan data dari Mendes PTT tahun 2016 lalu, dana desa berkontribusi sebesar 0,9% pada Produk Domestik Bruto (PDB), menyumbang 0,04 % dalam pertumbuhan ekonomi nasional, dan menyerap tenaga kerja sebanyak 2.331.235 jiwa.

Hal demikian berkontribusi kepada terpilihnya 10 desa terbaik sebagai desa wisata di Indonesia dimana dua di antaranya terdapat di daerah  Sumatera barat. Pemberian penghargaan atau reward pada 10 desa di Indonesia ini dinilai telah mampu menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang menjadi salah satu program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Tahun 2017. [Debi Kurnia]

Bagikan:
Tags: , , ,



Solok Selatan dalam Berita

No Responses


close