Menunggak Pajak, Dispenda Padang Pasang Plang Pengumuman | Redaksi Sumbar

Menunggak Pajak, Dispenda Padang Pasang Plang Pengumuman

Menunggak Pajak, Dispenda Padang Pasang Plang Pengumuman
Bagikan:




Padang, RedaksiSumbar.com–Untuk mengobtimalkan pendapatan Kota Padang dari sektor Pajak, terutama dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Padang menertibkan Objek Pajak Tanah yang menunggak, dengan cara memasang papan pengumuman di lokasi Objek Pajak, Kamis,  (22/12) di beberapa lokasi yang tersebar di Kota Padang. Harapannya selain memberi peringatan dan pemberitahuan, ini akan sedikit membuat rasa malu bagi penunggak pahak sehingga mereka segera melunasinya.

Penertiban ini dimulai di Jalan Khatib Sulaiman. Di sini Petugas Dipenda Padang menyegel bangunan dan tanah seluas 5.116 m2. Di areal tersebut terpampang plang merek bertuliskan ‘Tanah Milik PT. Nasiotama (Bungamas)’. Tanah ini disegel karena tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2008 sampai sekarang. Kemudian petugas Dipenda berlanjut ke Jln. DR. Hamka Air Tawar Padang. Di sini petugas menyegel Swalayan Yossi karena menunggak pajak dari tahun 2010 s.d. 2016. Di pintu swalayan tersebut di pasang pula sticker ‘Pemberitahuan Toko Ini Belum Melunasi PBB’.

Penertiban ini langsung dipimpin Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan Firdaus dan  Budi Payan, SE, Kabid Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan Daerah  (Dipenda) dibantu juga oleh Satpol PP Kota Padang.

Selain beberapa penunggak pajak tersebut, perusahaan lain yang cukup besar juga di pasangi papan pengumuman adalah PT. Gurano Primakarsa yang tercatat memiliki tunggakan pajak PBB senilai Rp 80 juta, serta PT Sumatex Subur, dan Objek Wisata Pantai Nirwana.

Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan Firdaus  menyebutkan bahwa penertiban terhadap objek pajak yang belum  membayar PBB adalah sebagai bentuk peringatan kepada wajib pajak selaku pemilik tanah  untuk menjalankan kewajibannya sebagai warga  yang baik. Dalam data catatan Dispenda mereka tidak menjalankan kewajibannya, menunggak pembayaran PBB bukan satu tahun tapi mulai dari tahun 2008 hingga 2016.

Baca Juga :  Sempat Tertutup, Jalur Malalak-Sicincin Sudah Bisa Dilewati

“Jadi, setelah penyegelan pemberitahun itu dipasang dilokasi tanah mereka, jika dalam kurun waktu yang ditentukan itu ternyata wajib pajak tidak merespon,  dan tidak datang  ke Dispenda,  maka  pasti akan mengambil langkah tegas berikutnya,” tegasnya.

Padahal, sebut Firdaua lagi,  hasil dari pajak yang masyarakat bayarkan itu akan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan. Seperti pembangunan sarana dan prasarana transportasi, kesehatan, pendidilan dan lain sebainya. (qq)




Bagikan:
Tags: , ,



Berlangganan

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan

banner 750x100


close