Partai Idaman Tidak Lolos Administrasi, Rhoma Irama Gugat KPU ke Bawaslu dan PTUN

Partai Idaman Tidak Lolos Administrasi, Rhoma Irama Gugat KPU ke Bawaslu dan PTUN
Partai Idaman saat mendaftar ke KPU RI beberapa waktu yang lalu. partaiidaman.org
Bagikan:

JAKARTA, RedaksiSumbar.com – Pasca ditetapkannya 14 partai politik (parpol) calon peserta pemilihan umum(pemilu) pada tahun 2019 mendatang, Ketua Umum Partai Islam, Damai, dan Aman (Idaman), Rhoma Irama mengadukan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Laporan tersebut terkait ditolaknya partai nan ia pimpin karena KPU RI berdalih dokumen partainya tidak lengkap sehingga tidak bisa mengikuti pesta demokrasi yang dihelat lima tahun sekali tersebut.

Selain mengadukan KPU Ri ke Bawaslu dan PTUN, Raja Dangdut tersebut mengatakan juga akan melayangkan gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Meskipun demikian, ia meminta kepada seluruh kader Partai Idaman agar tetap bekerja melengkapi berkas yang dinyatakan kurang tersebut.

“Kita dinyatakan tidak dapat mendaftar di KPU RI. Hal ini terganjal hal yang berkaitan dengan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Namun, perjuangan kita belum selesai. Karena kita akan mengajukan upaya hukum ke Bawaslu, PTUN, dan DKPP,” katanya.

Kewajiban mengisi Sipol ini diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017. Menurut Rhoma, gugatan yang diajukannya didasarkan atas konsultasi dengan sejumlah pakar Pemilu. Ia tidak menyebut pakar yang dimaksud untuk berkonsultasi tersebut.

”Yang terpenting dalam pendaftaran parpol adalah kepengurusan di seluruh provinsi, 75 persen jumlah kabupaten dan kota di provinsi terkait, dan 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten dan kota tersebut, serta kelengkapan Kartu Tanda Anggota (KTA). Sementara, kekurangan persyaratan di luar aturan dasar tersebut, seperti rekening bank, semestinya bisa dibicarakan lagi,” tuturnya.

Sebelum mengajukan gugatan, pihaknya akan bertemu terlebih dahulu dengan Bawaslu untuk berkoordinasi sebelum mengambil langkah hukum. ”leh karena itu tetap persiapkan diri, giat bekerja untuk melengkapi data-data, seadandainya kita bisa diterima mendaftar di KPU,” ujar Rhoma.

KPU RI sendiri resmi menutup pendaftaran dan pelengkapan dokumen partai politik calon peserta Pemilu 2019, pada Selasa (17/10/2017) lallu. Hanya 14 parpol yang berkasnya dinyatakan lengkap, diantaranta PSI, PDIP, Partai Hanura, Partai Nasdem, PAN, PKS, Partai Gerindra, Partai Golkar, PPP, Partai Berkarya, Partai Demokrat, PKB, Partai Garuda, Partai Perindo.

Sementara, 13 parpol yang dokumennya dinyatakan tidak lengkap ialah Partai Idaman, Partai Indonesia Kerja (PIKA), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), PNI Marhaenisme, Partai Pemersatu Bangsa (PPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Rakyat, Partai Reformasi, Partai Republik, Partai Republikan, Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo), Partai Bhineka Indonesia, dan Partai Bulan Bintang (PBB). [RED]

Sumber CnnIndonesia.com

Bagikan:
Tags: , , , ,
Loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan