Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Harus Paham Masalah Hukum | Redaksi Sumbar

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Harus Paham Masalah Hukum

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Harus Paham Masalah Hukum Dibaca : 307 Kali
Bagikan:




BUKITTINGGI, RedaksiSumbar.com – Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) menggelar Seminar Nasional Strategi Mengatasi Permasalahan Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sekaligus melaksanakan pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) IFPI Sumbar dan Riau pada Jumat (3/3/2017) di Novotel Bukittinggi.

Nunu Nurdiana, Ketua Panitia mengatakan, seminar ini bertujuan untuk menciptakan inovasi dan memenuhi tuntutan pengembangan ilmu di bidang barang dan jasa.

“Tiga narasumber pun dihadirkan dari Kejati Sumbar dan LKPP dengan jumlah peserta mencapai 92 orang yang datang dari seluruh Indonesia, seperti perwakilan dari Magelang, Jatim, Jateng, Banjarmasin, Kalimantan dan Jakarta Pusat yang akan berlangsung selama dua hari kedepan pada 3-4 Maret 2017,” ungkapnya.

Sementara itu, Tri Wahyu Widodo Ketua DPN IFPI mengatakan, IFPI terbentuk pada 10 Mei 2016 dan telah ditetapkan sebagai organisasi profesi.

Tri berharap kedepan DPW IFPI Sumbar-Riau dapat menjadi organisasi yang mengayomi fungsional Sumbar Riau, mendorong peningkatan kompetensi, mendorong disahkannya UU pengadaan barang dan jasa serta mengusahakan pengembangan SDM yang berkompetensi dan berkualitas.

Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias yang membuka langsung kegiatan tersebut mengatakan, acara ini penting bagi fungsional pengadaan. Segala aktifitas pemerintahan termasuk pemerintah daerah berawal dari pengadaan barang/jasa.

“Tanpa Pengadaan barang dan jasa maka tidak akan ada perencanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Semua itu tidak akan terlepas dari masalah hukum, karena pelaku pengadaan barang/jasa harus paham aturan sehingga tidak akan merugikan nantinya,” jelasnya.

Untuk itu, Ramlan mengharapkan terbangunnya satu pemikiran terhadap pihak pengadaan barang/jasa dan aparat penegak hukum, sehingga ada perlindungan hukum atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan untuk melindungi aparat negara agar tidak terjerat masalah hukum dalam pengadaan barang dan jasa. [DKP]

Bagikan:
Baca Juga :  Wawako: Musrenbang Harapan Masyarakat untuk Pembangunan Bukittinggi
Tags: ,



Solok Selatan dalam Berita

No Responses


close