Pembekuan Izin Lingkungan dan Penghentian Produksi Pabrik PT. AWL Mendapat Apresiasi dari LSM dan Ormas Pasaman Barat | Redaksi Sumbar

Pembekuan Izin Lingkungan dan Penghentian Produksi Pabrik PT. AWL Mendapat Apresiasi dari LSM dan Ormas Pasaman Barat

Pembekuan Izin Lingkungan dan Penghentian Produksi Pabrik PT. AWL Mendapat Apresiasi dari LSM dan Ormas Pasaman Barat Dibaca : 323 Kali
Bagikan:

PASAMAN BARAT, RedaksiSumbar.com – Organisasi Massa Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Ormas Pekat IB) DPD Pasaman Barat dan Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Bersatu (LSM AMB) Pasaman Barat mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terkait Pembekuan izin lingkungan dan penghentian sementara pabrik kelapa sawit PT. Agro Wira Ligatsa (AWL). Pasalnya, ini tindakan perdana oleh Bupati Pasaman Barat, Syahiran.

Kita mengapresiasi tindakan Pemkab Pasaman Barat itu setelah Bupati Pasaman Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 188.45/302/BUP-PASBAR/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Penerapan sanksi administratif pembekuan izin lingkungan kepada PT. AWL.

“Selain dari pada membekukan izin, Pemkab Pasaman Barat juga menghentikan produksi pabrik kelapa sawit dan kegiatan lainnya di PT. AWL, sampai terpenuhinya kewajibannya,” ungkap Ketua LSM AMB Pasaman Barat, Yuheldi Nasution, S.H kepada RedaksiSumbar.com di Simpang Empat, Senin (17/4/2017).

Lebih ditegaskan Yuheldi, Pemkab Pasaman Barat harus lebih tegas dalam penerapan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Agar, setiap perusahaan pabrik kelapa sawit di Pasaman Barat tidak semena-mena merusak lingkungan hidup.

“Sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan hidup, pasal 98 ayat 1 mengatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, batu mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun,” jelas Yuheldi.

Selain itu, Pasal 98 juga menegaskan denda paling sedikit 3 milyar rupiah dan paling banyak 10 milyar. Ini benar-benar harus terapkan agar perusahaan itu tau akan aturan yang ada di Indonesia ini.

Baca Juga :  LSM Pelindas dan LP3DRI Minta DPRD Pasbar Tinjau PT. AAI

Ketegasan ini diminta kepada Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat, karena hasil Laboratorium Kesehatan Sumatera Barat sudah menerbitkan hasil uji labor menjelaskan bahwa semua hasil labor limbah PT. AWL melewati baku mutu yang ada.

“Semua sampel yang diuji di Bapelkes Sumatera Barat itu sudah jelas melebihi baku mutu yang ada, dan ini harus masuk diranah pidana,” pinta Yuheldi.

Ditambahkan Ruswar Dedison, Selaku ketua DPD Pekat IB Pasaman Barat lebih tegas lagi mengatakan, Selain sanksi adminiatratif juga harus diterapkan sanksi pidana sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2009 pasal 98.

“Pemkab dan pihak penegak hukum diminta menegakkan UU Nomor 32 tahun 2009 pasal 98 tentang sanksi perusak lingkungan. Agar perusahaan itu tau akibat yang dilakukannya,” tegas yang biasa dipanggil Dedi Rimba itu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat, Edi Busti, mengatakan bahwa Perusahaan itu sudah jelas melanggar aturan dan sudah diberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan dan penghentian semengara produksi pabrik PT. AWL.

“Sudah kita pasang plank sanksi adminiatratif terkait pembekuan izin lingkungan dan penghentian sementara produksi pabrik kelapa sawit PT. AWL,” sebutnya. [Bisri Batubara]

Bagikan:
Tags: , , , , , , , , , ,
Solok Selatan dalam Berita

No Responses


close