Pengadaan Lahan Proyek Menuai Persoalan

Pengadaan Lahan Proyek Menuai Persoalan
Lahan tidur pada proyek Jalan Painan-Kambang yang diduga belum diselesaikan. (IST)
Bagikan:

PESISIR SELATAN, RedaksiSumbar.com – Pengadaan lahan proyek jalan nasional ruas Painan-Kambang hingga kini masih menuai berbagai persoalan di lapangan.

Syafriandi (42), warga Kampung Teluk Betung Kenagarian IV Koto Hilir, Batang Kapas mengungkapkan tidak adanya transparansi dalam pembebasan lahan.

Dalam sosialisasi pengadaan lahan yang dilakukan pemerintah daerah bersama Balai Besar Jalan Nasional Wilayah V, penggantian hanya dilakukan pada tanaman dan bangunan yang terdampak proyek.

“Akibatnya sejumlah warga di sini masih ada yang belum mau menyerahkan lahan mereka,” ungkapnya pada wartawan di Teluk Betung, Selasa (31/11/2017).

Kegiatan peningkatan jalan nasional ruas Painan-Kambang merupakan proyek nasional yang didanai dari pinjaman bank dunia melalui Western Indonesia Nasional Roads Improvement Project (WINRIP).

Sedangkan berdasarkan mekanisme WINRIP penggantian yang harus diterima warga terdampak proyek adalah seluruh tanah, tanaman dan bangunan yang ada di dalamnya berdasarkan nilai nyata.

Penghitungan penggantian atas kerugian warga terdampak proyek harus dilakukan secara adil, tanpa ada pihak manapun yang dirugikan.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) nomor 36 tahun 2005, nilai nyata untuk tanah dihitung berdasarkan penetapan tim penilai harga.

Untuk nilai jual bangunan, ditaksir perangkat daerah yang bertanggungjawab soal bangunan dan nilai jual tanaman tanaman diniali perangkat daerah bidang pertanian.

Di daerahnya, lanjut Syafriandi penilaian seperti itu tidak pernah dilakukan. Tim penilai hanya menghitung secara global dan tidak terperinci.

“Salah seorang dari tim pengadaan lahan mengatakan, akan ada mekanisme tertulis yang akan diberikan pada warga. Tapi sampai sekarang tidak ada. Bahkan katanya sudah diketahui Nasrul Abit yang waktu itu masih jadi bupati di sini,” sebutnya.

Bahkan lebih parah lagi, ulasnya, warung orang tuanya yang sudah jelas terdampak, tidak mendapat penggantian. Sedangkan bangunan disebelahnya yang tidak terdampak, mendapat penggantian.

Kondisi serupa juga dialami seorang warga lainnya yang namanya tidak mau disebutkan. Menurutnya, di atas tanah miliknya sudah dimulai kegiatan proyek.

Bahkan, sebagian bangunan jembatan dan pagar rumahnya sudah mulai dibongkar. “Namun sampai sekarang belum ada titik terang soal besaran penggantian,” tuturnya.

Wali Nagari IV Koto Hilir, Satria Darma Putera menyebutkan di kenagariannya hingga kini masih tujuh persil tanah yang belum dibebaskan.

Ia mengakui, persoalan belum bebasnya lahan dikarenakan adanya keraguan dari warga soal transparansi penulian.

“Untuk itu, saya berharap adanya transparansi dalam hal ini. Jika tidak, saya yakin proyek tidak akan selesai tepat waktu,” sebutnya.

Sesuai kontrak proyek sepanjan 51 Kilometer dengan nilai kontrak mencapai ratusan miliar itu ditargetkan rampung pada 31 Desember 2017 ini.

Sementara, berdasarkan data dari Cabang Balai Besar Jalan Nasional di Pesisir Selatan, pembebasan lahan belum mencapai 90 persen.

“Kalau kami pemerintah daerah, hanya pada tahap sosialisasi dan fasilitasi antara tim apraisal dan warga terdampak proyek,” tutup Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan, Irfan, Kabupaten Pesisir Selatan [RDF]

Bagikan:
Tags: , ,
Loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan