Perda Zonasi Kawasan Pesisir Masih Dikaji Ulang Kemendagri

Perda Zonasi Kawasan Pesisir Masih Dikaji Ulang Kemendagri
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Datuak Intan Bano menyaksikan penandatangan berita acara pengesahan RZWPPPK menjadi Perda oleh Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit (IST)
Bagikan:




PADANG, RedaksiSumbar.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumbar belum lama ini mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (ZWPPK) menjadi Perda. Saat ini Perda tersebut masih dalam tahap evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Setelah selesai dievaluasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan segera merealisasikannya dalam bentuk Perda.

“Perda tersebut tengah dievaluasi Kemendagri. Langkah selanjutnya apabila sudah dievaluasi, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar akan segera lakukan penataan dan sosialisasi ke daerah lalu juga akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk penerapan secara detail dan teknis. Sehingga pada aplikasinya nanti, dalam pengembangan pariwisata pulau akan ada rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan untuk wilayah laut sekitar pulau, dan termasuk pembangunan dermaga,” Kata Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Datuak Intan Bano, Kamis 11/01/2018.

“Meskipun kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah diserahkan kepada pemerintah provinsi, jangan sampai melanggar hak-hak masyarakat,” sambung Arkadius.

Dirinya menyebut, berdasarkan kajian tim pembahas dan masukan dari fraksi-fraksi, DPRD mengambil kesimpulan untuk menetapkan Ranperda ZWPPPK menjadi Perda dengan catatan bahwa Perda tersebut akan dievaluasi Kemendagri.

Mengacu pada Peraturan Menteri Lingungan Hidup dan Kehutanan mengenai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sebut politisi asal Tanah Datar ini, juga harus memberikan jaminan terkait daya tampung dan daya dukung dari UU Nomor 23 Tahun 2014. Ini akan berkaitan dengan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Serta mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 tentang perizinan pelabuhan, mengatur bahwa wewenang itu berada di pemerintah kabupaten dan kota sementara UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang kewenangan pemerintah daerah menyebutkan bahwa pengelolaan wilayah P3K berada di pemerintah Provinsi. [EFT]

Bagikan:
Tags: , , ,
Loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.