Persoalan Tapal Batas Sumbar – Sumut, Wabup Pasbar Angkat Bicara

Persoalan Tapal Batas Sumbar – Sumut, Wabup Pasbar Angkat Bicara
Wabup Pasbar H, Yulianto. SH
Bagikan:

PASAMAN BARAT, RedaksiSumbar.com – Wakil Bupati Pasaman Barat H, Yulianto, SH segera lakukan koordinasi dengan Bupati Pasaman Barat terkait persoalan tapal batas Sumatera Barat (Sumbar) dengan Sumatera Utara (Sumut) di Nagari Persiapan Bahoras, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.

Karena, menurut Yulianto bahwa tapal batas itu suatu persoalan yang perlu dikaji matang. Apalagi, tapal batas itu biasanya memiliki history (sejarah) bagi pemangku adat setempat.

“Secepatnya, akan dilakukan koordinasi dengan Bupati Pasaman Barat. Agar, persoalan tapal batas ini bisa diselesaikan dan kita Pasaman Barat tidak dirugikan,” tegasnya.

Sebagaimana pernah diberitakan sebelumnya bahwa, Pj Walinagari Persiapan BAHORAS Miswan Adil Sutan Sangkupo yang juga Pucuk Adat Bandar Raja Ibata mengatakan, pertemuan ini sangat penting. Karena, terkait masalah tapal batas antara Pasaman Barat, Sumbar dengan Privinsi Sumatera Utara.

Yang mana, diduga Provinsi Sumatera Utara sudah mencaplok atau pemindahan tapal batas yg berkisar lebih kurang 1000 Ha dari semula atau sejauh 12 Km dari kesepakatan/perjanjian adat dahulunya dengan Huta Na Godang di hulu Batang Batahan.

“Kita selain Pj Wali Nagari BAHORAS juga selaku Pucuk Adat Bandar Raja Ibata sangat kecewa dengan apa yang sudah dilakukan oleh BPN, terkait dengan penetapan tapal batas tanpa ada pemberitahuan kepada kami masyarakat di wilayah batas ini,” tegas Miswan.

Bahkan kata Miswan, Sutan Tamporang yang merupakan penjaga batas ulayat Bahoras sendiri, tidak tau adanya orang yang telah memasang patok tapal batas tersebut. Ini sungguh tidak bisa dibiarkan.

“Seharusnya, apapun yang akan dilakukan oleh BPN baik itu dari Sumbar maupun dari Sumut harus menginformasikannya kepada pemangku adat dan masyarakat sekitar. Jangan main patok saja,” tegas Miswan.

Sejak 400 tahun lalu, ulayat ini dikuasai oleh Raja Nan Batigo yaitu Raja Bandar, Raja Siligawen Kecil dan Raja Sitabu. Melalui penyerahan dari Lareh Kenaikan Dt Majolelo Kanaikan sebagai penguasa awal.

“Kita bersama tokoh masyarakat Kenagarian Rabi Jonggor akan menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Ketua Komisi II DPR RI, Ketua DPD RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Pasaman Barat terkait tapal batas ini,” tegas Miswan. [Bis]

Bagikan:
Tags: , , ,
Loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan