Pihak Kanagarian Sungai Puar Kabupaten Agam Tak Transparan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Pihak Kanagarian Sungai Puar Kabupaten Agam Tak Transparan Dalam Pengelolaan Dana Desa
wartawan melakukan pengecekan kelokasi masjid Ruhama di Jorong Muaro Palintangan Kabupaten Agam Nagari Sungai Puar.(Dok - Iskandar).
Bagikan:




AGAM, RedaksiSumbar.com – Perangkat Kanagarian Sungai Puar, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat saling lempar tanggungjawab saat masyarakat Jorong Muaro Palintangan mempertanyakan RAB 2017 pembangunan Masjid Ruhama’ yang anggarannya dari Dana Desa.

Dari laporan masyarakat setempat, dana yang anggarannya sebanyak 220 juta rupiah jika dilihat dengan kasat mata saja tidak sesuai dengan total anggaran dari Dana Desa yang cukup fantastis tersebut, Pasalnya anggaran tahap pertama tersebut hanya dimaksimalkan kepada pembangunan pondasi dan 20 tiang yang berdiri di masjid berukuran 14×14. Dan kini pihak kanagarian Sungai Puar telah mendapatkan lagi dana segar dari ADN 2018 sebanyak 160 juta rupiah untuk tahap kedua pembangunan Masjid.

” Anggaran 2017 sebanyak 220 juta Rupiah, dari dana tersebut kita bangun pondasi dan tiang, dan kini kita sudah dianggarkan oleh pihak Kanagarian Sungai Puar sebanyak 160 juta rupiah untuk kelanjutan pembangunan Masjid Ruhama’ “, ucap Wali Jorong Muaro Palintangan, Guswandi.

Saat tim Wartawan mencoba meminta RAB (Rancangan Anggaran Bangunan) pada 2017 kepada Zilvi Daniati selaku pelaksana kegiatan proyek Masjid Ruhama’ melalui chating WA, ia menolak untuk memberikan dan mengatakan tidak ada hak untuk memberikannya, Wali Nagari lah yang berhak, Senin (9/4/2018).

” RAB walinagari yang berhak manyarahkan pak, Ambo selaku pembantu walinagari dak ado hak untuk manyarahkan RAB, Jadi klau pak nio RAB minta sjo k pak walinagari “, ucapnya.

Saat di konfirmasi kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Agam, Martias Wanto. soal prosedur tersebut, ia menyatakan tidak ada peraturan yang menyatakan RAB itu harus diminta melalui Wali Nagari atau surat-menyurat, bahkan RAB harusnya di pajang di tempat proyek yang sedang di kerjakan.

” Ada-ada saja mereka (red:pihak kanagarian sungai Puar), apa maksud mereka dengan prosedur tersebut, saya akan segera mengontak Wali Nagarinya”, tegasnya.

Dari data salah satu sumber yang tak mau disebutkan namanya juga menyatakan pembangunan masjid Ruhama memang banyak permasalahan di tahun 2017, ” Sumber Dananya tahun 2018 ini dari ADD, scedul pengerjaanya bulan April ini, Cuma desain gambar belum sampai ke TPK, disamping itu juga RAB pun bermasalah, hitungan kerikil dan pasir untuk cor balok tak seimbang, Jadi TPK yakni Kasi Pemerintahan Nopi Imran Dt.Marindo tak berani ambil resiko”, ucapnya kepada Redaksi Sumbar.

Sejumlah foto proyek-proyek yang belum diselesaikan oleh Kanagarian Sungai Puar yang melewati batas waktu tutup buku tahunan.

Sementara itu, Wali Nagari Sungai Puar Sungai Puar diduga telah melakukan penyalahgunaan kewewenangan dan melanggar aturan permendagri, Ada unsur intimidasi bawahan penyalagunaan wewenang yaitu instruksi Wali Nagari meminta uang ke TPK yg ada buktinya melewati batas waktu tutup buku tahunan yang diduga sebanyak 45 juta rupiah, sambungnya.

Tak hanya pembangunan Masjid Ruhama’, dari tiga Jorong yang ada di Nagari Sungai Puar, hampir seluruh proyek dari dana Pemerintah tersebut tidak memiliki baliho anggaran dan penggunaan di dekat bangunan proyek yang seharusnya di ketahui oleh umum.

mengetahu hal tersebut, Ketua 1 GPPKP (Gerakan Pemuda Peduli Kecamatan Palembayan) dan Ketua Umum PMPLI (Persatuan Muaro Palintangan Lubuak Ipuah), Randi Pangeran menyayangkan sikap tidak transparannya pihak Kanagarian Sungai Puar dalam pembangunan fasilitas umum di kawasan tersebut.

” Ada apa dengan proyek-proyek dari dana Pemerintah yang ada di Kanagarian Sungai Puar, pihak Kanagarian sangat tidak transparan kepada masyarakatnya, apa maksud mereka menyembunyikan RAB dan tidak memajangnya ditempat umum, Transparansi dana desa juga merupakan amanat yang dituangkan dalam undang-undang desa, Selain pemerintah desa wajib memberikan informasi kepada masyarakat juga warga atau masyarakat desa berhak untuk mengetahui pengelolaan dana desa, kalau disembunyikan berarti ada permainan, ini harus segera di usut pihak inspektorat dan ke kejaksaan serta kepolisian agar tidak menimbulkan fitnah “, tutupnya . [Iskandar Rahman]




Bagikan:
Topik: , , , ,
Loading...