Pilkada 2018 Rawan Konflik. Apa Alasannya?

Pilkada 2018 Rawan Konflik. Apa Alasannya?
Kantor KPU RI di Jakarta Pusat. (Net)
Bagikan:

JAKARTA, RedaksiSumbar.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2018 mendatang diprediksi rawan konflik. Pasalnya, kerawanan terjadi ketika pihak dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baru dilantik.

Staf Khusus Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bidang Pemerintahan, Budi Prasetyo, mengatakan kerawanan terjadi ketika pihak KPUD dan Bawaslu yang baru dilantik harus memahami undang-undang pemilu. Dirinya menyebut, sebanyak 17 provinsi dan 154 kabupaten/kota menggelar Pilkada serentak 2018. Ada 68 persen dari pemilih nasional menggunakan hak pilih. Sehingga penyelenggaraan itu disebut sebagai Pilkada serasa Pemilihan Presiden (Pilpres).

Saat ini, Pemilu diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemliu), dimana Undang-Undang tersebut merupakan revisi dari UU nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

“Mereka para komisioner di Bawaslu dan KPUD yang baru dilantik harus cepat memahami undang-undang yang baru. Kurang waktu satu tahun lagi bagi mereka karena Pilkada dilaksanakan pada bulan Juni hingga Juli 2018,” ujar Budi, Senin (13/11/2017).

Pihaknya akan membantu KPUD dan Bawaslu dalam melakukan sosialisasi UU Pemilu kepada KPUD dan Bawaslu jika diperlukan.

“Jika diperlukan akan dibantu. Ada kekurangan teknis, bisa diatasi,” tuturnya.

Dia menilai penyelenggaraan Pilkada serentak 2014 dan 2017 relatif aman, meskipun ada pembakaran di dua tempat. Dua tempat yang terjadi pembakaran tersebut, yaitu di kantor Pemerintahan Kabupaten Intan Jaya di Sugapa, Papua dan kantor Kelurahan Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Sementara itu, Staf Khusus Kemendagri bidang Politik Arif Syahrial mengatakan Pilkada serentak 2018 sebagai studi kasus jelang pemilu nasional.

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah harus bekerja maksimal agar masyarakat dapat menggunakan hak pilih.

“Apakah badan cukup siap? Apakah validitas data yang ada untuk pilkada dan pemilu. Sedikit kekeliruan satu sampai dua orang tidak dapat memilih, dia merasa dapat hak pilih, tidak dapat memilih. Yang salah seolah-olah Dukcapil dan Kemendagri tidak siap,” tanyanya. [Red]

Sumber : tribunnews.com

Bagikan:
Tags: , ,
Loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan