Praperadilan Tersangka Korupsi di Solok Selatan Ditolak Pengadilan Negeri

Praperadilan Tersangka Korupsi di Solok Selatan Ditolak Pengadilan Negeri
Kepala Kejaksaan Negeri Solok Selatan, M. Rohmadi (IST)
Bagikan:

SOLOK SELATAN, RedaksiSumbar.com – Seluruh dalil praperadilan tiga warga Solok Selatan, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat atas dugaan korupsi tahun 2016, ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Koto Baru, Solok.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Solok Selatan, M. Rohmadi didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Agung P kepada sejumlah awak media, Selasa, (7/11/2017) mengatakan, sebelumnya Kejari telah menetapkan empat tersangka atas perkara kasus dugaan korupsi pengerjaan perbaikan tebing penahan banjir dialiran Batang Bangko, Kecamatan Pauh Duo dengan kisaran anggaran Rp4.3 miliar lebih. Penetapan tersangka ini, ditetapkan pada 19 September 2017 lalu.

“Tiga dari empat tersangka mengajukan praperadilan. Semua dalil yang diajukan tiga tersangka ke PN Solok ditolak hakim, Syofia Nista yang diputuskan saat sidang terakhir pada Senin, (6/11/2017). Sehingga penetapan tersangka tetap berlaku atau sah,” katanya.

Menurutnya, ada tiga dalil yang dipraperadilan oleh tersangka. Pertama, tidak ada diterimanya surat pemberitahuan penyidikan. Kedua, selama diperkarakan mereka tidak mengetahui permasalahannya dan terakhir, tidak tercukupinya alat bukti.

“Untuk itu sekarang kita lanjutkan penyidikan atas kasus ini, mulai dari ahli, saksi dan tersangka. Untuk penahan kita masih menunggu hasil audit BPK terkait terkait jumlah kerugian negara secara pasti. Tapi dari kesimpulan sementara kerugian negara kisaran Rp900 juta. Hasil penyidikan nanti bisa saja berkembang ada atau tidaknya bertambah tersangka lain,” ungkapnya.

Tiga tersangka yang mempraperadilkan Kejari Solok Selatan lanjut Rohmadi adalah, Itomarliza, Neti dan Irda Hendri. Sedangkan Beni Ardi sebagai pemilik perusahaan tidak mengajukan gugatan tersebut.

Rohmadi menjelaskan lebih lanjut, penetapan tersangka atas kasus dugaan korupsi itu berawal pada tahun 2016, setelah terjadi bencana banjir bandang di Solok Selatan, Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Solok Selatan.

BNPB pusat memberikan anggaran untuk tanggap darurat bencana dengan total sebesar Rp9 miliar. Dari total itu, salah satunya pengerjaan perbaikan tebing penahan banjir dialiran Batang Bangko, Kecamatan Pauh Duo dengan kisaran anggaran Rp4,3 miliar lebih.

“Disebabkan bencana, pengerjaan proyek itu tidak wajib lelang sehingga bisa melalui penunjukkan langsung (PL). Salah satu perusahaan yang ditunjuk adalah CV. Mutiara Teknik Utama,” terangnya.

Ia menambahkan, dikarenakan suatu CV tidak bisa melaksanakan pengerjaan diatas Rp2 miliar sehingga Neti dan Itomamarliza menghubungi Beni Ardi sebagai pemilik PT.Buana Mitra Selaras untuk perusahaan yang mengerjakan proyek.

“Mereka menyepakati dan melakukan pengerjaan proyek dengan nilai miliaran tersebut,” katanya.

Kemudian peran dari Irda Hendri adalah, membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Kemudian, Irda Hendri juga menawarkan kawat beronjong kepada kontraktor pelaksana. Dalam RAB harga kawat beronjong tersebut seharga Rp375 ribu per meter kubik. Namun, secara realitanya, harga yang diberikan seharga Rp265 ribu per meter lubik.

“Selain itu, tersangka pelaksana pekerjaan ini juga melakukan pengambilan material disepanjang aliran sungai Batang Bangko tanpa harus membeli dan membayar retribusi pajaknya,” terangnya.

Hal ini jelasnya, menimbulkan kerugian negara. Selesih harga pembelian kawat beronjong sekitar Rp110 ribu, tidak melakukan pembelian material sesuai yang tertuang dalam RAB. Terakhir, ada semacam perjanjian pemberian fee terhadap pemilik perusahaan, Beni Ardi sebesar Rp75 juta.

“Jadi ada tiga poin yang disangkakan dalam kasus ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat prosesnya dilimpahkan ke pengadilan,” pungkas Rohmadi. [DKY]

 

Bagikan:
Tags: ,
Loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan