PT SNP Diduga Belum Kantongi Izin Limbah

PT SNP Diduga Belum Kantongi Izin Limbah
Ilustrasi perizinan. (Istimewa)
Bagikan:




PASAMAN BARAT, RedaksiSumbar.com – Perkebunan kelapa sawit PT. Sago Nauli Pasaman (SNP) Di Kabupaten Pasaman Barat diduga belum kantongi Izin Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Padahal, sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

“Pengelolaan Limbah B3 harus dilakukan secara terpadu karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya dan lingkungan hidup,” kata Korcam LSM Pelindas Ranah Batahan, Zulkisman, Selasa, 3 April 2018 di Silaping.

Zulkisman menegaskan, Perkebunan Kelapa Sawit PT. SNP harus mengurus Izin limbah B3 kalau memang belum ada. Agar, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup dan lingkungan hidup.

“Perkebunan itu banyak memakai zat beracun dan kimia lainnya. Karena, selalu melakukan pemupukan, penyemprotan dan oli bekas dari kendraan mereka. Jadi, izin limbah B3 itu harus ada,” pintanya.

Setelah dikonfirmasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat, Edi Busti, membenarkan bahwa PT. SNP itu belum kantongi izin limbah B3. Padahal itu wajib.

“Perusahaan penghasil Limbah B3 wajib bertanggungjawab sejak Limbah B3 dihasilkan sampai dimusnahkan (from cradle to grave), dengan melakukan pengelolaan secara internal dengan benar dan memastikan pihak ke 3 pengelola Limbah B3 memenuhi regulasi dan kompeten,” jelasnya.

Dalam tuntutan hukum, Limbah B3 tergolong dalam tuntutan yang bersifat formal. Artinya, seseorang atau perusahaan dapat dikenakan tuntutan perdata dan pidana lingkungan karena cara mengelola Limbah B3 yang tidak sesuai dengan peraturan, tanpa perlu dibuktikan bahwa perbuatannya tersebut telah mencemari lingkungan.

“Kita akan segera menyurati pihak PT. SNP, agar mengurus perizinan terkait Limbah B3,” tegasnya.

General Manager PT. SNP, Hendra, membenarkan tidak ada izin limbah B3. Tapi, seluruh bahan berbahaya diletakkan di gudang PKS PT. Tri Bahtera Srikandi di Tandikek, Kabupaten Mandahiling Natal, Provinsi Sumatera Utara.

“Kita tidak melakukan penyimpanan di PT. SNP, kapan kita butuh baik itu pemupukan, penyemprotan dan perbaikan mobil baru dikirim dari Tandikek ke PT. SNP,” katanya singkat. [BIS]




Bagikan:
Topik: , , , , ,
Loading...