Utamakan Kepentingan Masyarakat, OPD Jangan Lempar Tanggung Jawab

Utamakan Kepentingan Masyarakat, OPD Jangan Lempar Tanggung Jawab
Kondisi tebing sungai yang terlihat sudah mengancam keselamatan pemukiman warga di Kampung Melayu Koto Tuo Nagari IV Koto Hilia Kecamatan Batang Kapas. (IST)
Bagikan:

PESISIR SELATAN, RedaksiSumbar.com – Gerusan tebing aliran sungai Batang Kapas di Kampung Melayu Koto Tuo Nagari IV Koto Hilia Kecamatan Batangkapas Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat makin memprihatinkan.

Kondisi tebing sungai yang terlihat kian tergerus aliran, membuat pemukiman warga yang ditempati oleh 30 Kepala Keluarga (KK) pada sisi kiri dan kanan sungai di kampung itu, terancam terban.

Kondisi yang sudah kian mencemaskan warga itu, belum juga terlihat ada tanda-tanda akan dilakukan penanganan. Padahal sudah bebetapa kali petugas terlihat turun ke lokasi, baik petugas dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) maupun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Rini (34), warga Kampung Melayu Koto Tuo Nagari IV Koto Hilia memyampaikan bahwa tebing sungai yang terus terban akibat terseret arus Batang Kapas di kampung itu, memang sudah kian memperihatinkan. Sebab gerusanya telah mengancam keselamatan rumah warga.

“Saat ini jarak tebing sungai dari rumah warga tidak lebih dari tiga meter. Yang berjarak tiga meter ini ada tiga unit, sedangkan yang terancam ada sebanyak 30 rumah lainya. Rumah yang paling banyak, berada pada sisi kanan dari arah hulu sungai ini,” ungkapnya.

Dijelaskannya bahwa ancaman abrasi sungai itu sudah dari sejak lama terjadi di pemukiman warga Kampung Melayu Koto Tuo itu, namun hingga saat ini belum juga terlihat penanganan dari pihak terkait.

“Kalaupun yang turun melakukan peninjauan, sudah sering kali terlihat. Tapi hanya sebatas itu saja. Sebab kondisinya tidak juga berubah dari waktu ke waktu, bahkan sudah semakin parah,” ujarnya.

Wali Nagari IV Koto Hilia Kecamatan Batang Kapas, Satria Darma Putra ketika dihubungi, Sabtu (28/10/2017) membenarkan bahwa di Kampung Melayu Koto Tuo terdapat puluhan rumah warga yang terancam terban tergerus aliran sungai.

“Kalau diperkirakan ada sekitar 30 rumah warga yang terancam ambles di Kampung Melayu Koto Tuo ini, bila ancaman gerusan tebing sungai ini tidak juga dilakukan penanganan lebih lanjut. Rumah warga yang terancam terban ini, ada pada sisi kiri dan sisi kanan sungai. Bahkan tiga unit rumah, sekarang sudah berada persis di depan tebing. Sehingga sangat dikhawatirkan bila aliran sungai meluap, tiga unit rumah ini akan bisa terseret,” katanya.

Disampaikanya bahwa tim dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pessel, telah turun ke lokasi beberapa hari lalu.

“Karena telah ditnijau oleh tim, sehingga besar harapan penanganan bisa segera dilakukan, agar kerugian besar tidak sampai terjadi, termasuk juga ancaman keselamatan jiwa warga,” harapnya.

Terpisah, Kepala Dinas PSDA Pessel, Doni Gusrizal mengungkapkan bahwa terkait ancaman tebing sungai yang mengancam keselamatan pemukiman warga di Kampung Melayu Koto Tuo itu, pihaknya bersama Asisten II Setdakab Pessel telah melakukan rapat pembahasan beberapa waktu lalu.

“Dari rapat bersama Asisten II Bupati Pessel itu, disepakati penanganannya dilakukan oleh BPBD melalui dana tanggap darurat. Karena dana tanggap darurat telah habis ketika itu, sehingga diusulkan melalui perubahan anggaran. Jadi bagusnya coba dikonfirmasi kepada pihak BPBD,” katanya singkat.

Terkait hal itu, Kepala BPBD Pessel, Pri Nurdin mengatakan bahwa dalam hal penanganan abrasi sungai, pihaknya cuma bersifat koordinasi, dan secara teknisnya ada pada PSDA.

“Kalau dikatakan penangananya dilakukan oleh BPBD melalui dana tanggap darurat, tidaklah pas. Sebab kejadian itu sudah pasca bencana, bukan disaat bencana terjadi,” katanya.

Dikatakan lagi bahwa pembahasan perubahan anggran sudah berlalu sejak satu bulan yang lalu.

“Dalam perubahan anggaran itu, tidak ada dana yang dialokasikan untuk penanganan tebing sungai sebagaimana dijelaskan oleh pihak PSDA tersebut, sehingga jika dikatakan penangananya ada pada BPBD tidaklah pas,” ungkapnya lagi.

Ditambahkanya bahwa lima tahun lalu, Dinas PSDA telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan tebing dan normalisasi di lokasi itu. Tapi tidak bisa terlaksana, akibat sulitnya pembebasan lahan.

“Besar anggaran yang dialokasikan untuk penanganan tebing sungai dan normalisasi pada lokasi itu ada sebesar Rp900 juta. Karena terkendala dengan pembebasan lahan, sehingga uang yang sudah dialokasikan itu kembali lagi ke pusat. Karena ancaman sebagaimana yang dikhawatirkan warga, sehingga kita lakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” timpalnya. [RDF]

Bagikan:
Tags: ,
Loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan