Rangkap Jabatan Ketua KONI Pessel : Welly Hendra Komitmen Jalani Aturan | Redaksi Sumbar

Rangkap Jabatan Ketua KONI Pessel : Welly Hendra Komitmen Jalani Aturan

Rangkap Jabatan Ketua KONI Pessel : Welly Hendra Komitmen Jalani Aturan
Ketua KONI Welly Hendra, saat menggelar jumpa pers dengan awak media, di Sekretariat KONI Pessel. Senin, (10/4/2017)
Dibaca : 262 Kali
Bagikan:

PESISIR SELATAN, RedaksiSumbar.com – Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Kabupaten Pesisir Selatan, Welly Hendra yang juga merupakan anggota DPRD Pessel dari Fraksi Hanura, berkomitmen mematuhi segala aturan yang berlaku terkait kepengurusan KONI selanjutnya.

Hal itu diungkapkannya, terkait surat Edaran Gubernur Sumbar Nomor : 426/VI/2368/2016 Tentang Rangkap Jabatan dalam Kepengurusan KONI. Dalam surat tersebut ditegaskan, bahwa pada kepengurusan KONI periode berikutnya tidak ada lagi rangkap jabatan, termasuk di Kabupaten Pesisir Selatan sendiri, yang akan berakhir pada 16 September 2018.

“Terkait pemberitaan yang ada di Media dua hari belakangan ini. Saya mengakui rangkap jabatan sebagai Ketua  KONI menyalahi aturan UU. Kedepannya hal ini akan kita perbaiki lagi menurut aturan yang berlaku dalam kepengurusan KONI selanjutnya,” ungkap Welly saat menggelar jumpa pers dengan awak media, di Sekretariat KONI Pessel. Senin, (10/4/2017)

Dijelaskannya, jabatan yang diembannya sebagai ketua KONI hanyalah semacam pengabdian kepada masyarakat Pessel. Sebab, selain anggota DPRD, ia juga sebagai insan olahraga yang benar-benar ingin memajukan bidang olahraga.

“Saya dipilih menjadi ketua KONI. Jabatan ini hanyalah sebagai bentuk pengabdian saja. Karena saya memang ada bakat di bidang olahraga, khususnya basket, saya benar-benar ingin meningkatkan bidang olah raga di Pessel, sebab saya juga sebagai ketua Pobarsi. Silahkan nanti masyarakat yang menilai. Tidak ada kepentingan lain, apalagi menyangkut uang, karena jelas jabatan sebagai ketua KONI tidak mendapatkan gaji,” jelasnya lagi.

Ditempat yang sama, Ketua Audit Internal KONI Pessel, Irzal Azis, menyebutkan, seyogyanya kepengurusan KONI hanya sebatas mengesampingkan Undang-Undang yang berlaku. Sebab, faktanya masih banyak persoalan rangkap jabatan itu terjadi di semua daerah di Indonesia.

“Ini sudah umum terjadi. Namun, begitu kita akan mematuhi aturan yang terbaru nantinya, setelah kepengurusan ini habis pada 16 September 2018 nanti,” ungkapnya.

Baca Juga :  Koramil 01 Pancung Soal, Gembleng Pemuda dengan Kegiatan Kepramukaan

Terkait rangkap jabatan tersebut, kata dia, memang menjadi larangan bagi pejabat publik dan pejabat politik menjadi pengurus KONI. Sebab, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN).

“Hampir setiap warga negara mengetahui peraturan tersebut. Namun, hampir keseluruhan pula mengesampingkan peraturan tersebut. Kendati demikian, saya juga mengingatkan kepada pengurus KONI, jangan bermain-main dengan anggaran untuk meraup kepentingan pribadi, saya selalu ingatkan itu,” tegasnya.

Sebelumnya, pengamat Politik dari Universitas Negeri Andalas (Unand) Padang, Asrinaldi menilai jabatan Ketua KONI yang dipegang oleh Anggota DPRD Pessel Welly Hendra itu, jelas telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tatib Dewan.

Tak hanya itu, larangan soal pejabat publik dan pejabat politik menjadi pengurus KONI, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN).

Secara lengkap, pasal itu berbunyi, bahwa pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

Tak hanya undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 2007 dan surat edaran Mendagri januari 2012, jelas melarang adanya rangkap jabatan di kepengurusan KONI seluruh Indonesia. Meski telah terang-terangan, namun sampai saat ini masih ada juga pejabat publik dan pejabat politik yang duduk sebagai pengurus KONI. Bahkan ada yang menjabat sebagai ketua umum KONI.

“Aturannya jelas dan bahkan telah ditegaskan dalam undang-undang dan diperkuat lagi oleh peraturan pemerintah dan menteri. Namun kenyataanya masih banyak aturan tersebut yang dilanggar,” kata pengamat politik Unand Asrinaldi [Rega Desfinal-OM]

Bagikan:
Tags: , , , , , ,
Solok Selatan dalam Berita

No Responses


close