Rapat Paripurna DPRD Dharmasraya, Pemkab Ajukan 4 Pencabutan Perda

Rapat Paripurna DPRD Dharmasraya, Pemkab Ajukan 4 Pencabutan Perda
Bagikan:




DHARMASRAYA, RedaksiSumbar.com – Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan Senin (6/3/2017), di Gedung DPRD Dharmasraya menghadiri rapat paripurna DPRD tentang penyampaian empat rancangan peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya.

Rapat paripurna DPRD Dharmasraya dipimpin oleh Ketua DPRD Dharmasraya, H. Masrul Maas yang didampingi pimpinan lainnya yakni Sutarmanto Budi Sanjaya dan Ampera Dt. Labuan Basa. Hadir dalam Sidang Paripurna Sekda Dharmasraya Leli Arni, Ketua MUI Dharmasraya H. Aminullah Salam, Ketua Baznas A. Gani, anggota DPRD Dharmasraya, kepala OPD, Camat dan Wali Nagari se-Kabupaten Dharmasraya.

Bupati Dharmasraya dalam penyampaian nota penjelasan empat Ranperda mengatakan, dimana ada empat Ranperda yang diajukan ke DPRD untuk menjadi pembahasan, serta empat Perda yang akan diusulkan untuk di cabut karena sudah tidak efektif lagi.

“Empat Perda yang kita ajukan untuk dicabut adalah Perda Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Pertambangan dan Energi, Perda Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Dharmasraya, Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil,” jelasnya.

Selanjutnya, Ranperda yang diajukan untuk dilakukan pembahasan yakni Ranperda tentang Sistem Pelayanan Air Minum, Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

“Keempat Ranperda yang kita ajukan adalah untuk menyempurnakan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten DHARMASRAYA,” bebernya.

Dijelaskan oleh Bupati, keempat Peraturan Daerah (Perda) yang diajukan pencabutan dikarenakan empat Perda tersebut sudah tidak efektif lagi untuk diberlakukan di Dharmasraya. Apalagi adanya perubahan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Daerah yang berdampak terhadap lahirnya Keputusan Menteri Dalam Negeri.

“Kami berharap dengan adanya nota penjelasan yang kami sampaikan ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang makna dan materi dasar yang terkandung dalam rancangan peraturan daerah ini, yang tentunya dapat membantu anggota dewan dalam memproses pembahasan di forum rapat-rapat Dewan selanjutnya,” tutup Bupati. [hms/wan]

Bagikan:
Tags: ,
Loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan