RDP dengan DPD RI, PT KAI Walk Out

RDP dengan DPD RI, PT KAI Walk Out
Anggota DPD RI melakukan rapat dengar pendapat dengan PT BMP, PT KAI dan Pemko Padang terkait eksekusi tanah di lahan seluas 2.100 meter di jalan Hamka, Kecamatan Koto Tangah. (Elfitos)
Bagikan:




PADANG, RedaksiSumbar.com – Dalam rapat dengar pendapat antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), PT Basko Minang Plaza (BMP), PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan Pemko Padang, sempat terjadi perdebatan karena Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Abdul Ghafar Usman mempertanyakan status hak tanah yang diklaim milik perusahaan kereta api yang berada di belakang bangunan PT BMP.

Abdul Ghafar Usman menyayangkan sikap PT KAI yang dianggap tidak kooperatif dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh DPD RI.

“Yang kami tanyakan adalah alas dan status hak tanah yang mereka kliam. Namun, mereka malah menjawab yang lain, cukup yang saya tanya saja dijawab jangan dilebih-lebihkan dan dikurang-kurangi,” katanya saat memimpin pertemuan di kantor Balaikota Padang, jalan Bypass-Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumbar, Senin (5/2/2018).

Dirinya menambahkan, pihak DPD RI ingin mendapatkan keterangan langsung dari PT KAI terkait permasalahan tanah dengan PT BMP.

“Namun yang terjadi, mereka malah menunjuk kuasa hukumnya sebagai juru bicara (jubir),” tuturnya.

Merasa diperlakukan tak adil, pihak PT KAI akhirnya keluar dari ruang pertemuan.

“Pertemuan ini sepertinya sudah tidak adil, padahal kami diundang kesini, sedangkan pihak Basko diizinkan untuk memberi keterangan tapi kami tidak, lebih baik kami keluar saja,” kata Kabag Humas PT KAI Divre II Sumbar, Zainir.

Meskipun pihak PT KAI melakukan ‘walk out’, RDP yang digelar tetap berjalan hingga sore harinya. [EFT]

Berita terkait : Hj Emma Yohanna : DPD ke Daerah Untuk Cari Solusi




Bagikan:
Topik: ,
Loading...