SIMAK Institute Jakarta Gelar Diskusi Publik Di Sumbar

SIMAK Institute Jakarta Gelar Diskusi Publik Di Sumbar
Hj. Emma Yohanna sedang memberikan paparan pada acara diakusi pablik SIMAK Institute Jakarta di Gedung DPD RI Sumbar. (istimewa)
Bagikan:




PADANG, RedaksiSumbar.com – Lembaga Studi Islam dan Kebudayaan (SIMAK) Institute Jakarta adakan Diskusi Publik di Gedung DPD RI Perwakilan Sumbar, Sabtu (11/8/2018). Bertemakan “Islam dan Politik dalam Masyarakat Minangkabau Era Milineal”. di Gedung DPD RI Perwakilan Sumbar, Padang, Sabtu (11/08/2018).

Kegiatan ini dilaksanakan guna mengidentifikasi corak islam dan politik yang berkembang dalam masyarakat minangkabau di era milenial ini.

Sebagai pembicara pada kegiatan tersebut, Hj. Emma Yohanna, yang juga anggota DPD RI asal Sumatera Barat, menyoroti perilaku generasi muda islam yang cenderung terlena dengan kepentingan pribadi tanpa mau memikirkan kepentingan bangsa dan negara.

“Ini suatu kebanggan bagi saya terhadap anak muda yang mau mencurahkan waktu dan pikirannya untuk hadir berdiskusi tentang keadaan bangsa ini, daripada sebagian dari mereka yang tak peduli dan lebih mementingkan kepentingan pribadi,” ujar Senator asal Sumatera Barat Hj. Emma Yohanna.

Sementara Direktur Eksekutif Simak Institute, Budi Johan, mengungkapkan bahwa perlu didalami sejauh mana keterkaitan antara islam dan politik. Supaya, tidak ada yang merasa benar dan mengkafirkan masyarakat yang lain karena beda pilihan politik.

“Tujuan diskusi kali ini untuk memberikan pemahaman tentang corak islam dan politik dalam era milineal di Media Sosial. Apalagi lebih 60 persen pemilih indonesia adalah generasi muda yang sangat familiar dengan Media Sosial,” ucap Budi yang juga mahasiswa Program Doktor UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Sementara itu pengamat politik dari Revolt Institute, M. Taufik, mengingatkan supaya dalam pilpres 2019 nanti, para kandidat dan tim sukses tidak menggunakan politik identitas dalam meraih dukungan pemilih. Sebab politik identitas dapat mengancam keberlangsungan demokrasi yang sudah berlangsung aman dan damai di Indonesia.

“Politik identitas lebih berbahaya dari politik uang, karena cenderung menonjolkan isu-isu SARA yang mudah menimbulkan perpecahan di masyarakat,” kata Taufik.

Ditambahkan dosen UIN Imam Bonjol, Abrar, M.Ag berharap agar, apapun sistim politik yang dipakai hendaknya mengedepankan keadilan dan kemaslahatan bagi segenap masyarakat.

Selanjutnya, Direktur Program Pascasarjana IAIN Bukittinggi Dr. Ismail Novel mengajak umat islam untuk melek politik. Apalagi keberadaan politik diminangkabau tidak dapat dipisahkan dalam perjalanan tumbuh kembangnya ajaran islam.

“Sebelum islam masuk ke minangkabau ada Raja Adat, tetapi setelah islam berkembang kemudian adanya raja ibadat. Ini menandakan bahwa politik dan islam di minangkabau tidak dapat dipisahkan,” ulas Ismail Novel. (Red)




Bagikan:
Topik: , , ,
Loading...