SPI Pasaman Barat Laporkan PT. GMP Ke Presiden RI | Redaksi Sumbar

SPI Pasaman Barat Laporkan PT. GMP Ke Presiden RI

SPI Pasaman Barat Laporkan PT. GMP Ke Presiden RI
Tampak Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Usef Setiawan, poto bersama dengan SPI Cabang Pasaman Barat di Istana Negara pada 28 April 2017.[Bisri Batubara]
Dibaca : 991 Kali
Bagikan:

PASAMAN BARAT,  RedaksiSumbar.com – Serikat Petani Indonesia (SPI) Cabang Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat laporkan prusahaan perkebunan kelapa sawit Yang berada Kabupaten Pasaman Barat. Pasalnya, diduga merampas tanah ulayat masyatakat adat Pasaman Barat.

Diantara perusahaan itu adalah PT. Gerasindo Minang Plantations (GMP), PT. Perkebunan Anak Nagari Pasaman (PANP), PT. Lintas Inter Nusa (LIN), PT. Primatama Mulya Jaya (PMJ), PTPN VI Ophir.

“Kita sudah laporkan semua permasalahan perusahaan itu ke Dirjen Pertanian, Dirjen Perkebunan dan Kementrian Agraria serta langsung ke Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada 28 April 2017 di Istana Keperesidenan Jakarta,” kata Ketua SPI Cabang Pasaman Barat, Januardi, kepada RedaksiSumbar.com, Sabtu (6/5/2017) dikantor Basis SPI Tanjung Pangka.

Dikatakannya, Dilaporkannya persoalan ini sampai ke Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, karena tidak adanya penyelesaian ditingkat Kabupaten Pasaman Barat maupun ditingkat Provinsi Sumatera Barat seperti BPN.

“Sudah muak memberikan laporan ditingkat bawah dan meminta peta HGU saja tidak dapat. Makanya langsung saja kami laporkan ke Pusat, yaitu ke Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang diterima langsung oleh Staf Kepresidenan, Usep Setiawan dijakarta,” sebut Januardi.

Persoalan Tanah Ulayat di Masyarakat adat sudah menjadi persoalan serius, agar kesejahteraan masyarakat itu ada dan tidak sewenang-wenang saja perusahaan dalam mengklem lahan yang katanya Hak Guna Usaha (HGU).

“Perusahaan perkebunan di Kabupaten Pasaman Barat itu harus mensejahterakan masyarakat, bukan menindas masyarakat. Karena, tanah ulayat itu adalah hak masyarakat adat dan sisanya barulah bisa untuk perusahaan, bukan semata semuanya dikuasai oleh perusahaan,” jelas Januardi.

Ditambahkan, Ketua Basis SPI Tanjung Pangkal, Novriadi, mengatakan bahwa PT. GMP harus membagikan sisa plasma seluas 1.400 Hektar kepada masyarakat adat. Karena, sesuai dengan perjanjian tahun 1991 berbunyi pada Nomor III Poin ke Empat bahwa dirincikan 60 % dari 6.000 Ha dijadikan kebun inti dan 40% dari 6.000 Ha dijadikan plasma untuk anak cucu kamanakan. Namun kenyataannya Plasma itu baru 1000 Ha yang terealisasi.

Baca Juga :  Unit Reskrim Polsek Lembah Melintang Tembak DPO Narkoba Dan Cabul Di Ujung Gading

“Kalau Plasma dengan luas 40% dari 6.000 Ha yaitu 2.400 Ha itu terealisasi, berkemungkinan besar masyarakat ataupun anak cucu kamanakan sudah sejahtera, tidak seperti sekarang ini hanya bisa hidup menumpang,” keluhnya.

Dirincikan Novriadi, Plasma Lingkung Aur II Tahap I Tanjung Pangkal seluas 1.000 Ha, sementara yang dialihkan perusahaan ke Lingkung Aur II Tahap I Rimbo Canduang seluas 1.080 Ha, dengan total plasma menjadi seluas 2080 Ha, sementara diperjanjian seluas 2.400 Ha.

“Luas perjanjian dengan yang terealisasi belum sesuai, masih selisih kekurangan luasan 320 Ha, ini data diduga hasil laporan PT.GMP ke Tim RSPO,” terangnya.

Setelah dikonfirmasi Humas PT.GMP, Revi Muhardi, melalui telepon genggamnya mengatakan Plasma Tanjung Pangkal luasnya 1.000 Ha, sisanya dialihkan ke plasma Rimbi Canduang seluas 1.400 Ha.

“Kita alihkan plasma itu ke Rimbo Canduang seluas 1.400 Ha, jadi totalnya masih tetap sama dengan perjanjian awal seluas 2.400 Ha,” sebut Revi.

Dicoba menghubungi Staf Kepersidenan, Usef Setiawan melalui telepon belum mengangkat dan dikonfirmasi via pesan Whatsapp nya belum membalas.

Setelah dikonfirmasi Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman Barat, Rita Sasra, melalui telepon genggamnya mengatakan belum tau kalau SPI Cabang Pasaman Barat melaporkan PT. GMP ke Presiden.

“SPI Cabang Pasaman Barat memang ada meminta peta HGU PT. GMP, namun tidak bisa diberikan. Karena, peta HGU itu salah satu surat rahasia negara. Jadi yang berhak meminta peta HGU itu adalah pemegang hak seperti PT. GMP itupun harus melalui Kakanwil BPN Sumatera Barat,” jelasnya. [Bisri Batubara]

Bagikan:
Tags: , ,
Solok Selatan dalam Berita

No Responses


close