Tambang Galian C Illegal Resahkan Warga Kampungbaru, Pasaman Barat

Tambang Galian C Illegal Resahkan Warga Kampungbaru, Pasaman Barat
Aktivitas penambangan galian C ilegal, di Kampung Baru, Pasaman Barat berada di dekat jembatan yang meresahkan masyarakat, Sabtu (11/3/2017).
Bagikan:




PASAMAN BARAT, RedaksiSumbar.com РAktivitas galian C di Sungai Batang Batahan, Kampungbaru, Nagari Batahan, Kecamatan Ranahbatahan, Kabupaten Pasaman Barat resahkan warga. Pasalnya, penambangan itu dilakukan di dekat jembatan Jalan Lintas Barat Sumatera.

Pantauan dilapangan, aktivitas penambangan itu berlangsung secara manual, tidak memakai alat berat. Namun, disayangkan aktivitas itu berada di bawah jembatan yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara.

Wali Nagari Batahan, Selamat Riyadi, Saptu (11/3/2017) membenarkan adanya aktivitas penambangan pasir di dekat jembatan tersebut. Pihaknya juga menyadari bahwa pengerukan pasir di dekat jembatan bisa mengancam keberadaan jembatan tersebut. Ironisnya penambangan pasir illegal itu justru ada juga yang dilakukan di bawah jembatan.

“Saya tidak berwenang melarang, Pemerintah Kabupaten dan Provinsi yang harus menertibkan dan itu harus segera dilakukan,” ujarnya.

Menurutnya, aktivitas penambangan pasir itu sangat merugikan masyarakat banyak. Buktinya, akibat dari tambang illegal itu diduga berdampak pada abrasi sungai baru-baru ini.

“Puluhan rumah terancam akibat dari terkikisnya bibir sungai yang tidak jauh dari lokasi tambang pasir tersebut. Ini sangat fatal apabila pemerintah melakukan pembiaran terhadap aktivitas galian C di bawah jembatan itu,” ujarnya.

Saat dilapangan, dikonfirmasi salah seorang pekerja tidak mau berkomentar dan tidak mau menyebutkan siapa penanggung jawab tambang tersebut.

Secara terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Pasaman Barat, Edi Murdani, mengatakan tidak punya kewenangan dalam melakukan penindakan terhadap aktifitas galian C yang ada di Kabupaten ini.

“Kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena semua kewenangan berada di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Lain, kalau pihak Provinsi Sumatera Barat melakukan sidak gabungan baru kita di minta,” jelasnya. [Bisri Batubara]

Bagikan:
Tags: , ,
Loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan