Tebang Pilih Penegak Hukum di Sumbar Tangani Kasus Pers

Tebang Pilih Penegak Hukum di Sumbar Tangani Kasus Pers
Suasana gabungan wartawan Sumbar melakukan persiapan aksi di Gor H Agus Salim Kota Padang, senin (5/3/18).
Bagikan:




NASIONAL,RedaksiSumbar.com – Sudah tak tahan dengan tindak kriminalisasi yang diduga dilakukan oleh penegak hukum di Sumater Barat, ratusan gabungan wartawan Sumbar melakukan aksi unjuk rasa di Mapolda dan Kajati, senin (5/3/2018).

Bentuk kriminalisasi tersebut menurut koordinator aksi Randi Pangeran akibat prosedur polisi yang tidak mengacu kepada UU pers saat memproses sebuah karya jurnalistik wartawan dan tebang pilih dalam menyelesaikan proses hukum pers di Sumbar.

“Pihak penyidik harusnya mengacu kepada UU pers saat melakukan proses hukum apa bila ada laporan polisi terhadap karya jurnalis, karna itu adalah produk pers, harus menggunakan UU pers dan mengindahkan nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri”, ucapnya.

Tebang pilih pihak penegak hukum di Sumbar terhadap kasus pers juga menjadi sorotan penting oleh penanggung jawab aksi Herman Tanjung dan para pendemo.

“Sangat kita sayangkan tindakan penegak hukum di Sumbar dan kami nilai sangat tebang pilih dalam menangani kasus pers di Sumbar. Pasalnya, Jika wartawan yang menjadi terlapor, pihak kepolisian bisa menerbitkan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) hanya dalam satu hari dengan proses instan dan dengan gampang dalam pemberkasan untuk menindak lanjutinya ke Kejaksaan atau P21. Tetapi, jika wartawan yang menjadi pelapor, untuk mengeluarkan SPDP saja kami menunggu hingga satu tahun lamanya”, tegas Herman.

Kasus pers tersebut terjadi di wilayah hukum Polda Sumbar dan Polresta Padang, yakni proses kasus Ismail Novendra wartawan Jejak News dengan PT BMA dan Randi Pangeran wartawan Trans 7 dengan Juliet Pub Karaoke, tambahnya.

Dengan aksi ini dan pemberian petisi ke Polda Sumbar yang berisikan 4 point tersebut, para wartawan Sumbar berharap para penegak hukum dapat bekerja secara profesional dengan tidak mengangkangi UU pers dan MOU Dewan pers antara Polri dan Kejagung, tutupnya.

Dari pernyataan para pendemo tersebut, Tim Redaksi Sumbar akan melakukan klarifikasi terhadap pihak Polda Sumbar dan Polresta Padang untuk mencari akar permasalah dugaan tebang pilih penegak hukum dalam menangani kasus pers di Sumbar.[Red]




Bagikan:
Topik: , , , , , ,
Loading...