Tim Gabungan Diturunkan Awasi Resort di Mentawai

Tim Gabungan Diturunkan Awasi Resort di Mentawai
Tangkapan layar insiden keributan anggota DPRD Sumbar dan pengelola Aloita Resort, Fabrizio Berrielle saat wakil rakyat hendak menuju ke kawasan tersebut. (Istimewa)
Bagikan:

PADANG, RedaksiSumbar.com – Meruyaknya permasalahan antara anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Partai Nasdem dan pengelola Aloita Resort, Fabrizio Berrielle membuat pemerintah provinsi Sumatera Barat mengambil langkah. Tim gabungan dibentuk untuk melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap semua resort yang didirikan di pulau-pulau yang ada di Kepulauan Mentawai.

“Saya mengharapkan semuanya menahan diri dengan mengatakan siapa yang salah dan benar. Kita akan melakukan pembinaan terhadap semua pengelola dan pemilik resort agar kejadian insiden pelarangan masuk ke resort tidak menjadi preseden buruk bagi investor yang akan masuk ke Sumatera Barat,” kata Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, Kamis, 15 Februari 2018.

Pengawasan yang dilakukan oleh tim gabungan sebut Nasrul Abit meliputi perizinan, tenaga kerja, dokumen perusahaan, izin tinggal, paspor dan status tanah selama ini termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Semuanya akan diperiksa dan dalam waktu dekat akan dapat diketahui hasilnya untuk dapat ditindaklanjuti,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang, Jejen Zaenuddin menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari tim Imigrasi di lapangan terkait beredarnya video pelarangan masuk anggota DPRD Sumbar ke Aloita Resort yang berada di Kepulauan Mentawai.

“Fabrizio Berrielle selaku pengelola tempat tersebut memiliki semua perizinan yang lengkap, baik itu paspor dan izin tinggal terbatas (itas). Itas dan segala dokumen keimigrasian tersebut selalu diurusnya dengan baik dan tak pernah bermasalah. Dirinya memiliki izin tinggal terbatas dengan nomor 2C11QB0101-R di Mentawai. Izin tersebut berlaku hingga 31 Agustus 2018 mendatang,” papar Jejen.

Saat ini pihaknya masih menunggu perintah dari Direktorat Jenderal Keimigrasian untuk petunjuk yang lebih lanjut.

“Karena kita tidak bisa berjalan sendiri jika tak ada petunjuk lanjut. Jika terbukti dia melanggar aturan yang berlaku, maka akan kami deportasi ke negara asalnya,” pungkas Jejen. [Red]




Bagikan:
Topik: , , ,
Loading...