Tujuh Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Di Pasaman Barat Tak Patuhi Aturan | Redaksi Sumbar

Tujuh Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Di Pasaman Barat Tak Patuhi Aturan

Tujuh Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Di Pasaman Barat Tak Patuhi Aturan
Pipa buang (by pass) ke sungai salah satu PKS tanpa kebun di Pasaman Barat. [Bisri Batubara]
Dibaca : 1356 Kali
Bagikan:

PASAMAN BARAT, RedaksiSumbar.com – Tujuh Unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tanpa kebun inti di Kabupaten Pasaman Barat, Sumtera barat diduga mengangkangi Peraturan Pemerintah dan Peraturan Mentri Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Pasalnya, Ketujuh PKS tersebut diduga masih melakukan pembuangan limbah cair kesungai yang ada disekitar pabrik tanpa memlalui pengolahan limbah.

Adapun ketujuh unit perusahaan PKS itu meliputi PT. Berkat Sawit Sejahtera (BSS), PT. Usaha Sawit Mandiri (USM), PT. Gunung Sawit Abadi (GSA), PT. Sawita Pasaman Jaya (SPJ), PT. Agro Andalas Industri (AAI) dan PT. Sari Buah Sawit (SBS) serta PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur (RPSM).

Dari pantauan di lapangan, sungai yang ada disekitar PKS itu sudah berubah warna dan ada ditemukan pipa dari arah kolam limbah ke sungai. Ini pun sudah menjadi rahasia umum bagi masyatakat setempat sekitar PKS itu.

“Kita selalu melakukan kontrol terhadap PKS Di Pasaman¬† Barat ini, demi menjaga kelestarian lingkungan hidup dan agar terhindar adanya pencemaran sungai oleh limbah pabrik,” ungkap pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Lingkungan Bumi Andalas (LSM PELINDAS) Pasaman Barat, Arsalan,S.P kepada RedaksiSumbar.com, Senin (24/4/2017).

PKS tanpa kebun inti itu seharusnya sudah memiliki izin yang lengkap, seperti Izin Pembuangan Air Limbah ke sumber air, Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut, Izin Pemanfaatan Air Limbah dan Izin injeksi Air Limbah ke Formasi untuk Industri Migas. Semua industri wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan untuk kegiatannya.

Selain itu juga, diduga PKS tanpa kebun sudah mengangkangi Peraturan Menteri LH nomor 01 tahun 2010 tentang tata laksana pengendalian pencemaran air dan Permen LH No 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah.

Baca Juga :  Polres Pasaman Barat Ciduk Pengedar Narkoba

“Didalam Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2001 Pasal 37 dijelaskannya bahwa setiap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air dan Pasal 40 ayat 1 lebih menjelaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota,” katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat, Edi Busti mengatakan, bahwa di Pasaman Barat ini PKS tanpa kebun belum ada yang memiliki Izin IPLC. Padahal, Dinas Lingkungan Hidup sudah sering melayangkan surat.

“Memang PKS tanpa kebun di Pasaman Barat tergolong bandel dalam mengikuti aturan yang ada. Lebih suka PKS mereka bermasalah dari pada mengurus Izin IPLC,” kata Edi Busti.

Dalam waktu dekat ini, kata Edi Busti, akan sidak seluruh PKS tanpa kebun di Pasaman Barat ini, apabila nantinya ditemukan adanya by pass atau membuang kesungai akan diberikan sanksi.

“Kita tidak segan-segan memberikan sanksi terhadap perusahaan yang membuang limbah cair kesungai tanpa Izin IPLC. Karena, akibat pembuangan limbah ke sungai itu akan berakibat buruk bagi ekosistem yang ada di sungai,” tegas Edi Busti.

Pernah dikonfirmasi Legal Humas PT. USM, PT.BSS dan PT. GSA, Subiantoro, enggan memberikan komentar terkait perizinan IPLC ketiga PKS tersebut. Hal serupa juga konfirmasi kepada legal Humas PT. SBS dan PT. SPJ melalui pesan sms enggan menjawab.

Asisten Manager PT. AAI, Zebua, mengakui bahwa PKS PT. AAI belum memiliki Izin IPLC sejak PKS itu berdiri. Namun sudah pernah mengajukan tapi tidak diurus lagi.

“Kita sudah mengajukan permohonan Izin IPLC, tapi belum mengisi Formulir yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat,” ungkapnya.

Baca Juga :  Agus Susanto Siap Sebagai Sponsor Utama Pada Turnamen STFC V Pasbar.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Pasaman Barat, Adiatra, menegaskan bahwa semua PKS yang belum memiliki Izin IPLC wajib mengurusnya. Agar, tidak ada masalah saat membuang air dari kolam limbah terakhir tersebut.

“Membuang air yang berada dikolam terakhir itu tidak boleh walaupun sudah layak minum, apabila tidak memiliki Izin IPLC yang diterbitkan oleh Bupati atau Walikota,” tegasnya.

Apabila aturan itu tidak dilaksanakan maka DPRD dan Dinas Lingkungan Hidup akan mengambil ketegasan dengan memberikan sanksi kepada PKS itu.

“Kita akan rekomendasikan PKS tanpa Izin IPLC kepada Pemerintah agar diberikan sanksi tegas olwh Pemkab Pasaman Barat. Pasalnya, kita tidak ingin sungai kita di Pasaman Barat tercemar oleh limbah pabrik nantinya,” lebih ditegaskan Adiatra. [Bisri Batubara]

Bagikan:
Tags: , ,
Solok Selatan dalam Berita

No Responses


close