Wakil Ketua KNPI Sumbar: Terkait Banjir Pangkalan, PLTA Kotopanjang Harus Bertanggung Jawab! | Redaksi Sumbar

Wakil Ketua KNPI Sumbar: Terkait Banjir Pangkalan, PLTA Kotopanjang Harus Bertanggung Jawab!

Wakil Ketua KNPI Sumbar: Terkait Banjir Pangkalan, PLTA Kotopanjang Harus Bertanggung Jawab! Dibaca : 618 Kali
Bagikan:




PADANG, RedaksiSumbar.com – Banjir besar yang melanda Pangkalan, Kabupaten Limapuluh Kota, Jumat (3/3/2017), adalah petaka berulang. Persisnya sejak PLTA Kotopanjang dioperasikan.

Hal itu diungkapkan tokoh muda Kabupaten Limapuluhkota Bhenz Maharajo. “Pengelola PLTA Kotopanjang harus turut bertanggung jawab terhadap banjir yang melanda Pangkalan.

Bencana itu datang karena aliran sungai tersendat akibat bendungan PLTA,” terang Bhenz, putera asal Situjuah, yang juga Wakil Ketua KNPI Sumbar itu.

Menurut Bhenz, banjir di Pangkalan itu terjadi sejak PLTA Koto Panjang berdiri.

Banjir besar pertama tahun 1998. Sebelum PLTA berdiri, jarang sekali Pangkalan dihantam banjir. Kalau pun ada, tak terlalu tinggi. Air juga cepat surut. “Sejak 1998, atau sejak pengoperasian PLTA Koto Panjang, Pangkalan jadi langganan banjir.

Rakyat sengsara,” papar pengurus PW Al-Wasliyah Sumbar.

Pangkalan dan Kabur IX, Kabupaten Limapuluhkota secara umum merupakan daerah tangkapan air dengan beberapa sungai dan anak sungai seperti, Batang Mangilang, Batang Samo dan Batang Mahat.

Meskipun hujan turun berhari-hari, tidak pernah terjadi banjir besar. Karena, wilayah ini memiliki siklus banjir alami yakni satu kali dalam 25 tahun. Namun, semuanya berubah sejak PLTA Koto Panjang berdiri.

“Poin pentingnya, PLTA Koto Panjang nan dulu pembangunannya dibiayai Jepang, lebih banyak mudaratnya bagi Sumbar dibandingkan untungnya.

Pemprov Sumbar dan Pemkab Limapuluh Kota harus bertegas-tegas dengan pengelola PLTA, dan mencari jalan keluar permasalahan ini. Kalau tidak, bencana akan terus berulang,” tegas Bhenz.

Dana CSR PLTA Koto Panjang, konon kabarnya juga lari ke Riau. Pangkalan dan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota nyaris tak menikmati CSR. Padahal, Sumber air dari sana.

Pajak air permukaannya juga tidak jelas bagaimana pembagian antara Riau dan Sumbar. “Jangan sampai, Sumbar, khususnya Limapuluh Kota kebagian masalahnya saja,” tegas Bhenz. [Tim]

Bagikan:
Baca Juga :  BMKG: Waspada, Hujan Disertai Angin Kencang Melanda Sebagian Wilayah di Sumbar
Tags: ,



No Responses


close