Wali Jorong Ini Diminta Kembalikan Uang Warga, Alasannya?

Wali Jorong Ini Diminta Kembalikan Uang Warga, Alasannya?
Salah satu warga yang mengambil uang yang telah disetorkan ke Wali Jorong terkait penerbitan sertifikat tanah. (Rudi Arnel)
Bagikan:




AGAM, RedaksiSumbar.com – Diduga memungut uang warga yang melakukan pengurusan sertifikat tanah, Wali Nagari Jorong Aro Kandikir, Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Edison diminta harus mengembalikan uang warga yang hendak mengurus sertifikat tanah yang masuk dalam Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL).

Pasalnya, pengurusan dokumen pertanahan tersebut ternyata tidak dipungut biaya diluar ketentuan, yaitu sebesar Rp250 ribu namun diduga oleh pihak Wali Jorong sudah menerima sejumlah uang oleh masyarakat yang hendak mengurus legalisasi tanah tersebut.

Pengembalian uang hasil dugaan pungutan liar (pungli) tersebut dikembalikan kepada Yusnimar, 54, sebesar Rp3,5 juta dan Desianty, 38, sebesar Rp2,4 juta yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Jorong, Metrianty dan disaksikan Edison di Kantor Jorong Aro Kandikir, Rabu, 14 Maret 2018.

Desianty sebagai kuasa untuk mengurusi tanah keluarganya sendiri mengatakan, sebelumnya ia telah menyerahkan uang sebesar Rp2,4 juta kepada Sekretaris Jorong untuk pengurusan sertifikat tanah sebanyak empat sertifikat, masing-masing sertifikat dibebankan Rp600 ribu.

“Setelah mendapat informasi yang jelas, saya bersama keluarga mempertanyakan berapa sebenarnya biaya pengurusan sertifikat melalui PTSL itu ternyata tidak dipungut biaya. Uang sebanyak itu sangat berharga bagi kami dan alhamdulillah uang tersebut dikembalikan lagi,” tuturnya.

Hal yang sama juga dikatakan Yusnimar. Uang pengurusan sertifikat tanah telah diserahkannya ke Kantor Jorong sebesar Rp3,5 juta dari Rp4,2 juta yang diminta untuk satu sertifikat.

“Saya awalnya, mengurus sertifikat secara pribadi. Namun karena prosesnya lama maka Wali Jorong menganjurkan ikut program PTSL,” terang Yus, begitu ia disapa.

Sementara itu, Wali Jorong Aro Kandikir, Edison menyebut, sampai saat ini sudah ada lima orang pemohon sertifikat tanah yang dikembalikan uangnya. Menurutnya, ada sekitar 40 sertifikat yang telah membayar mulai dari Rp500 ribu hingga Rp600 ribu. Ia berniat untuk mengembalikan uang tersebut kepada masing-masing pemohon.

“Uang tersebut kami simpan di salah satu bank. Saya tidak ingin permasalahan ini dibebankan kepada kami, sebab masalah ini seharusnya menjadi beban Kantor Wali Nagari Gadut. Kalau dulunya Wali Nagari membuat kesepakatan, maka kami tidak akan melakukan pungutan tersebut,” katanya.

Ia menjelaskan, uang pungli untuk satu sertifikat didistribusikan kepada KAN sebesar Rp50 ribu, Walinagari Rp50 ribu dan dua orang saksi yang mengukur ke lapangan masing-masing Rp50 ribu serta pemuda atau parik paga nagari Rp50 ribu.

“Jadi biaya terebut sudah ada dari dulunya. Namun uang tersebut belum kami setorkan ke walinagari. Walinagari sudah mengetahui jumlah uang itu, namun ia memerintahkan pakai saja dulu uang tersebut,” terang Edison.

Terkait informasi petugas BPN Agam yang ikut mengukur tanah diberikan fasilitas berupa kontrakan rumah di Nagari Gadut agar proses pengurusan sertifikat dapat berjalan cepat, Edison hanya diam dan tidak menjawab. Namun katanya, petugas BPN hanya diberi makan dan minum.

Terpisah, Sekretaris Nagari Gadut Indri mengatakan, ia tidak mengetahui adanya Wali Jorong Aro Kandikir mengembalikan uang hasil pungutan. Ia membantah menerima aliran dana pungli ke Kantor Wali Nagari Gadut.

“Sampai saat ini saya belum tahu, Wali Jorong Aro Kandikir mengembalikan uang pungli ke pemohon,” ungkapnya.

Sebelumnya, BPN Agam memberikan kemudahan kepada warga Nagari Gadut untuk memperoleh sertifikat tanah melalui program PTSL.

Nagari Gadut terdiri dari lima Jorong yaitu, Jorong Aro Kandikir, Kambing VII, III Kampung dan PSB serta PGRM. [RUD]




Bagikan:
Topik: , , ,
Loading...