LSM Pelindas Minta Pemkab Pasbar Bentuk Tim Pengelolaan CSR Demi Kesejahteraan Masyarakat

LSM Pelindas Minta Pemkab Pasbar Bentuk Tim Pengelolaan CSR Demi Kesejahteraan Masyarakat
Bagikan:




PASAMAN BARAT, RedaksiSumbar.com – Pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan kelapa sawit, Bank dan lainnya yang ada di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) dinilai masih belum transparan. Hal ini diduga karena ketidakseriusan Pemkab Pasbar dalam mensejahterakan masyarakatnya.

Padahal, kehadiran perusahaan di bumi Pasaman Barat ini seharusnya memberikan angin segar dalam perkembangan perekonomian masyarakat, terutama sepadan perusahaan.

“Kalau persoalan ini terus dibiarkan, diperkirakan perusahaan yang ada di Pasbar ini akan sesuka mereka saja, tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Ketum LSM Pelindas, M. Bisri Batubara, kepada RedaksiSumbar.com, Senin (28/1/2019).

Ia meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, agar membentuk tim pengelolaan CSR yang mengkoordinasikan dana sosial dari perusahaan untuk kepentingan masyarakat.

“Diminta Pemkab Pasbar untuk membentuk Tim pengelolaan CSR. Tim tersebut dapat menghimpun dan mengelola dana yang dikeluarkan perusahaan. Mengingat selama ini masih banyak perusahaan yang diduga lalai menjalankannya,” pintanya.

Menurutnya, Tim pengelolaan CSR ini sangat tepat untuk memaksimalkan CSR perusahaan agar dirasakan oleh masyarakat. Apalagi Peraturan Daerah (Perda) nya sudah dibuat sejak beberapa tahun belakangan ini, namun tak berjalan.

“Melalui Tim Pengelolaan CSR, perusahaan dengan mudah dikontrol pelaksanaan tanggung jawabnya pada masyarakat sekitar,” ujarnya.

Penggunaan Tim pengelolaan CSR ini akan jauh lebih baik ketimbang penyaluran masing-masing perusahaan seperti saat ini.

“Pembagian CSR-nya parsial. Jika pengelolaan CSR ini dipercayakan begitu saja pada perusahaan, tidak dapat diketahui secara pasti mana saja perusahaan yang menjalankan CSR-nya dan mana yang tidak,” sebutnya.

Lebih jauh, menurutnya, apabila Tim pengelolaan CSR tersebut telah terbentuk, maka pemerintah bisa memberikan sanksi kepada perusahaan jika tidak menyalurkan dana CSR-nya.

“Inilah manfaatnya Tim pengelolaan CSR itu. Pemerintah sendiri yang mengelola dan mengarahkannya, kalau tidak, ya tinggal sanksi saja karena memang itu memang kewajiban perusahaan kepada masyarakat,” tegasnya.

Dengan demikian, Bisri Batubara meyakini akan ada alokasi anggaran rutin yang disalurkan perusahaan pada masyarakat. Syaratnya, pengelolaan dana CSR itu harus transparan dan struktur Tim pengelolaan CSR dipercayakan pada orang-orang yang telah teruji.

Dia mengungkapkan, pembentukan Tim pengelolaan CSR ini punya makna penting, mengingat selama ini masih banyak pengusaha sawit dan lainnya yang menganggap CSR hanya program yang dijalankan sesuai kehendak perusahaan. Perusahaan baru mengeluarkan dana CSR setelah diminta masyarakat.

“Padahal CSR itu bukan bantuan, tetapi kewajiban yang harus ditunaikan perusahaan pada masyarakat di sekitar perusahaan,” tegasnya. Bisri Batubara berharap kedepan, perusahaan dapat berinisiatif menjalankan program CSR tanpa harus diminta penduduk sekitar perusahaan.

Seperti dikatakan Ketua DPRD Pasbar H. Daliyus. K belum lama ini mengatakan, Perda CSR itu sudah ada sejak beberapa tahun lalu, namun belum berjalan semestinya. Buktinya, sampai sekarang pengelolaan CSR masih dikelola oleh perusahaan dan kita tidak tau bagaimana dan kapan disalurkannya.

“Kita tidak tau besaran anggaran CSR perusahaan itu pertahunnya, cuman kita pernah dengar perusahaan ada menyalurkan,” katanya.

Pembentukan Tim pengelolaan CSR itu sangat bagus, tujuannya agar dana CSR perusahaan terkoordinir dengan baik. “Kita sangat mendukung apabila ada Tim tersebut, karena tujuan CSR itu untuk kesejahteraan masyarakat,” sebutnya. (Bisri Batubara)




Bagikan:
Topik: , ,
Loading...