Masyarakat Kepulauan Mentawai Belum Menikmati Pertamina Satu Harga

Masyarakat Kepulauan Mentawai Belum Menikmati Pertamina Satu Harga

TUAPEJAT, RedaksiSumbar. Com–masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum menikmati harga BBM satu harga, setelah diresmikannya bahan bakar minyak (BBM) satu harga oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Archandra Tahar pada 25 Februari lalu.

Untuk kawasan Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, saat ini tak banyak berubah dari sebelum diresmikan BBM satu harga itu.Pengecer serta pom Spbu mini atau yang biasa dikenal dengan pertamini pun mulai menjamur.

Di Kepulauan Mentawai harga ecer di Pom mini dengan harga solar Rp8.000 per liter, sedangkan pertalite Rp.10.000, minyak tanah Rp.7.000 dan untuk harga premium diangka Rp. 9.000.pada tingkat pengecer harga bensin diangka Rp.10.000 Rupiah.meski harga yang ditetapkan Pemerintah Indonesia hanya Rp.6.450 per liter.

Satu-satunya SPBU yang ada di Kecamatan Sipora Utara, Desa Goiso Oinan, jalan raya Tuapejat kilometer 10, sering kehabisan stok. Akibatnya masyarakat harus membeli BBM di pom mini atau pada pengecer.

Terhadap banyaknya pom mini di Tuapejat dan sekitarnya, menurut Kepala Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan (Diskoperindag) Kepulauan Mentawai, Elisa Siriparang, mengatakan
“Sub penyalur yang ada sekarang ini, pertamini sekarang in, itu tidak sesuai aturan,” kata

Elisa menjelaskan, berdasarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) RI nomor 06 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Bahan Bakar Khusus pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur, sub penyalur secara umum minimal berjarak 5 kilometer dari lokasi penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau berjarak 10 kilometer dari penyalur berupa SPBU terdekat.

“Ada aturannya. Kalau di Sikakap itu 5 kilometer harus ada 1 sub penyalur, 5 kilometer. Kalau umpamanya pertamina (SPBU-red) seperti yang di kilometer 10, itu 10 kilometer 1 sub penyalur,” terangnya.

Untuk itu, pemerintah setempat dia katakan saat ini tengah membuat regulasi berupa Peraturan Bupati yang mengatur tentang sub penyalur untuk penerapan BBM satu harga. Regulasinya sendiri berpedoman pada Peraturan BPH Migas nomor 06 tahun 2015.(Daniwarti)

Loading...