Selisnawati : Partai Politik Harus Mengantar Caleg Perempuan Menjadi Pemenang Pileg 2019

Selisnawati : Partai Politik Harus Mengantar Caleg Perempuan Menjadi Pemenang Pileg 2019
Foto: Selisnawati, MA. PhD. Pengajar di Jurusan Sosiologi, FIS Universitas Negeri Padang
Bagikan:




PADANG, Redaksisumbar.com – Kurang satu minggu menjelang pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota lembaga legislatif (Pileg), Nurani Perempuan Women’s Crisis Center melakukan diskusi terfokus dengan Selinaswati, MA. PhD. Pengajar di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Padang (UNP). Diskusi membahas tentang peluang perolehan suara yang bakal didapatkan para calon anggota lembaga legislatif (Caleg) keterwakilan perempuan pada periode 2019 ini masih menjadi tanda tanya. Berbagai pemikiran kritis dan keprihatinan terhadap kondisi Caleg perempuan muncul dalam diskusi yang dilakukan di kantor Nurani Perempuan pada hari Kamis, (11/04/2019).

Faktanya saat ini, politisi perempuan cenderung mengalami peminggiran. Politisi perempuan belum banyak yang ditempatkan dalam posisi strategis.

“Pengambilan kebijakan di internal parpol masih didominasi oleh pengurus laki-laki. Tapi pada saat Pileg, ketika perempuan dibutuhkan sebagai persyaratan administratif (untuk 30% perempuan menjadi Caleg), partai meminang banyak perempuan untuk dijadikan Caleg,Jadi dapat dikatakan bahwa ini salah satu contoh bagaimana perempuan diperalat, dimajukan ketika adanya kepentingan partai politik (Parpol) untuk mendapatkan kekuasaan,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan oleh Yefri Heriani, Direktur Nurani Perempuan Women’s Crisis Center yang memandu diskusi, bahwa peluang berbeda di dunia politik dan ketidakadilan yang dialami politisi perempuan merupakan suatu kondisi yang telah tersistem dan terstruktur. “disadari atau belum oleh Caleg perempuan ataupun pimpinan partai politik, ini menjadi realita, yang nyata tampak hingga sekarang,” ujar Yefri.

Peserta diskusi lainnya juga berpendapat bahwa posisi perempuan sebagai Caleg cendrung lemah dan tak berdaya.

“Bisa jadi karena selama ini Parpol cenderung mengabaikan keberadaan perempuan di bagian strategis jajaran pengurus parpol atau sebagai pengambil kebijakan,” ujar Fitri Fidia alumni jurusan ilmu politik, FISIP Unand.

Selanjutnya Selinaswati, MA, PhD menyatakan, pentingnya dilakukan penyadaran bagi pengurus partai. Pimpinan partai politik seharusnya memastikan kebijakan yang dapat menjawab kebutuhan kader perempuan. Kebijakan tersebut diimplementasikan diantaranya dengan menempatkan kader perempuan di jajaran pimpinan untuk mengambil keputusan strategis. Pengalaman memimpin bagi perempuan akan membangun kepercayaan publik akan kapasitas perempuan di parpol. Masalah yang kemudian dari pihak perempuannya sendiri ada pula diantara mereka yang terkadang mengalami kendala sosial budaya yang membuat mereka enggan untuk berperan sebagai pengambil keputusan di partai. Fenomena ini tak hanya pada jajaran pengurus Parpol di tingkat pusat (DPP, bahkan juga di level DPD, DPW atau DPC) Disamping itu Parpol yang berkedudukan di daerah juga memiliki dalih bahwa kebijakan Parpol terpusat sehingga apa saja bentuk kebijakan di daerah karena sudah ditetapkan oleh pengurus pusat dan mereka hanya menjalankan saja.

Agaknya memang diperlukan perjuangan dan kesadaran dari pihak Parpol untuk memastikan kesetaraan dan keadilan melalui penempatan kader perempuan partai pada posisi strategis pengambilan kebijakan. Bila tidak dilakukan maka akan berdampak pada lemahnya kepercayaan konstituen pada parpol dan kader perempuan yang diusung sebagai Caleg. Menurut Yefri Heriani, jika partai politik masih disibukan dengan pertarungan perebutan kekuasaan, maka berbagai isu keadilan dan kesetaraan bagi perempuan akan terpinggirkan. Ini tentu akan merugikan negara yang telah memproduksi kebijakan untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan. Salah satu kebijakan yang sudah lebih dari dua dekade kehadirannya adalah UU Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Kebijakan ini tidak hanya berisi bagaimana perempuan dalam politik, tapi tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, dimana perempuan adalah bagian terbesar jumlahnya. Partai politik seharusnya mengambil bagian untuk memastikan tujuan ini.

Data KPU menunjukan bahwa total Caleg untuk DPR RI 7.968 orang. Caleg perempuan 3.194 orang dan laki-laki 4.774 Caleg. Artinya Caleg perempuan telah mencapai 40,09%. Sementara di Sumatera Barat total caleg 935 orang. Caleg perempuan 355 (37,97%) dan caleg laki-laki 580 (62,03%). Jumlah ini sepintas sudah memadai untuk persyaratan Pemilu, tapi tidak menjamin Caleg perempuan memperoleh kursi di lembaga perwakilan.

Kebijakan zipper system, menempatkan caleg perempuan dan laki-laki secara selang seling merupakan suatu terobosan. Melihat data KPU, jumlah caleg perempuan telah mencapai lebih dari Namun, tidak tampak ada upaya mempromosikan atau mengkampanyekan caleg perempuan secara sistematis dan masiv oleh parpol. Dengan demikian kebijakan itu pun tak akan memberikan dampak pada elektabilitas caleg perempuan. Peserta diskusi memperkirakan kemenangan perempuan pada periode ini belum akan mencapai 25% perolehan kursi legislatif untuk perempuan.

Karenanya beberapa hari menjelang dilaksanakan pemilu ini, hendaknya partai politik segera melakukan strategi yang jitu agar caleg perempuan benar-benar mendapatkan suara yang mengantar mereka sebagai legislator perempuan. Partai politik segera memanggil para caleg perempuan yang mulai frustasi dalam berkampanye melihat beratnya pertarungan politik di tengah pemilih dan banyaknya suara yang harus dikumpulkan untuk merebur satu kursi. Terlebih lagi dukungan ini ditujukan kepada para caleg perempuan yang bukan petahana, bukan keluarga/pejabat yang sedang berkuasa, tidak berasal dari keluarga yang memiliki relasi dengan penguasa karena bisnis atau usaha mereka.

[Red/Opini]




Bagikan:
Topik: ,
Loading...